Selain itu, kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mereformasi tata kelola organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok yang selama ini kerap dimanfaatkan sebagai alat tekan terhadap proyek-proyek pembangunan.

Publik Berharap Ada Perbaikan Sistem
Publik pun mulai bereaksi dengan kasus ini. Banyak netizen dan kalangan aktivis menyoroti bagaimana seseorang dengan catatan kriminal berat bisa kembali duduk di posisi strategis dan memiliki pengaruh luas. Ini membuktikan bahwa sistem seleksi dan kontrol terhadap organisasi kepemimpinan sipil masih rapuh.

Masyarakat berharap agar pemerintah lebih selektif dalam memberikan ruang gerak kepada tokoh-tokoh yang memiliki riwayat kriminal. Apalagi jika mereka berperan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proyek infrastruktur bernilai tinggi.