Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan dugaan pelanggaran dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan berlalu tanpa penindakan.
Korporasi maupun individu yang terbukti menjadi penyebab kebakaran akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
>>> 7 Rekomendasi HP 1 Jutaan Terbaik Agustus 2026: Kamera 'Sultan', Baterai Badak, Layar 120Hz!
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah memimpin penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8).
Di tengah kondisi kebakaran yang meluas dan asap yang mulai mengganggu aktivitas masyarakat, pemerintah menilai penanganan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemadaman.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penindakan hukum menjadi salah satu hal yang dibahas dalam rapat penanganan karhutla.
Pemerintah ingin memastikan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.
“Yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku,” ujar Prasetyo Hadi dalam keterangannya dikutip Minggu, 23 Agustus 2026.
Langkah tersebut saat ini berjalan di Kalimantan Barat.
>>> BNI wondrX 2026: Temui Legenda Bulu Tangkis di PBSI Experience
Kepolisian masih menyelidiki dugaan keterlibatan empat korporasi dalam kasus karhutla.
Proses penyelidikan diharapkan dapat mengungkap apakah terdapat unsur pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait kebakaran tersebut.
Namun, pemerintah tidak hanya menyoroti perusahaan.
Individu yang terbukti menyebabkan kebakaran juga akan diproses apabila ditemukan unsur pelanggaran.
Di sisi lain, pemerintah memperkuat penanganan di lapangan dengan menyiapkan personel, alat berat, serta peralatan pemadaman.
>>> Tempat Ngopi Asri di Sentul, Kabur dari Hiruk-pikuk Jakarta
Upaya ini menjadi penting karena kondisi karhutla tidak hanya berkaitan dengan titik api, tetapi juga berpotensi menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.
