Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka pintu verifikasi data terkait laporan moderasi konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial.
Langkah ini merespons temuan SAFEnet dan Remotivi yang menyebut 74 persen dari 127 kasus moderasi konten karhutla berasal dari permintaan pemerintah.
Angka itu setara dengan 94 konten yang diterima dan dikelola kedua lembaga tersebut.
Komdigi mengaku belum mengetahui secara rinci kasus mana saja yang masuk dalam perhitungan tersebut.
Karena itu, kementerian mengajak SAFEnet dan Remotivi mencocokkan data agar angka yang dipublikasikan dapat diperiksa kesesuaiannya.
Komdigi Sebut Data Internal Bisa Lebih Besar
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menilai temuan organisasi masyarakat sipil sebagai bagian dari kontrol publik yang perlu dihargai.
Ia menyatakan kesiapan kementerian membuka data jika kedua lembaga ingin melakukan pencocokan.
"Data yang mereka sampaikan itu kami siap untuk buka sih.
Artinya, kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja gitu," kata Mediodecci dalam agenda Ngopi Bareng, Jumat (13/11/2026).
Menurut Mediodecci, data dalam sistem Komdigi terekam otomatis sehingga dapat ditelusuri kembali.
Ia pun mendorong verifikasi untuk memastikan apakah data yang disampaikan SAFEnet dan Remotivi sesuai dengan catatan kementerian.
Komdigi menyoroti angka 74 persen yang perlu dibaca berdasarkan konteks dan rincian kasus.
Kementerian mengaku belum mengetahui identitas 94 kasus yang menjadi dasar perhitungan laporan tersebut.
"Nah, ini perlu dilihat bahwa datanya perlu dibaca secara utuh, karena ternyata 74 persen itu adalah 94 dari 127 kasus yang mereka terima dan kelola.
Dan bahkan 94 kasus itu sendiri kami belum tahu yang mana. Kita coba cek secara periode saja angkanya tidak ketemu.
Artinya, angka yang tercatat di Komdigi bisa jadi lebih besar daripada itu," jelasnya.
Pernyataan itu menunjukkan adanya perbedaan catatan yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Komdigi bahkan menyebut jumlah moderasi dalam sistem internalnya berpotensi lebih besar dibandingkan angka yang ditemukan kedua lembaga.
Meski demikian, perbedaan tersebut belum dapat disimpulkan sebelum kedua pihak melakukan pencocokan data secara langsung.
"Makanya saya coba ajak kita bertemu secara dialogis, itu akan lebih enak.
Kalau mau cek data boleh, karena pada dasarnya data di Komdigi itu terbuka untuk penanganannya," tambah Mediodecci.
Sebelumnya, laporan SAFEnet dan Remotivi mencatat platform X memiliki moderasi tertinggi dengan 56 konten.
Sementara Threads melakukan pembatasan geolock pada 25 konten.
Perbedaan angka antara catatan Komdigi dan kedua lembaga menjadi fokus utama dalam pertemuan yang diusulkan tersebut.
