Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengirim notifikasi berisi ratusan tautan konten yang diduga melanggar aturan kepada platform digital di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Satu kali pengiriman notifikasi dapat memuat 200 hingga 400 tautan.
Namun, permintaan penghapusan itu tidak otomatis membuat seluruh konten langsung dihapus.
Platform digital tetap memiliki ruang untuk memeriksa dan memberikan tanggapan atas setiap permintaan.
Bukan Tukang Sensor
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menegaskan pemerintah memiliki batas kewenangan dalam mengawasi konten di ruang digital.
Karena itu, setiap permintaan penghapusan harus melalui prosedur yang berlaku.
"Artinya, dalam melaksanakan kewenangannya itu Komdigi bukan tukang sensor," kata Mediodecci di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Penanganan konten digital dapat bermula dari patroli siber, laporan masyarakat, hingga permintaan aparat penegak hukum.
Setiap laporan yang masuk tidak langsung diteruskan kepada platform.
Komdigi lebih dulu memeriksa, termasuk memverifikasi bukti pendukung dan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi.
Jika dinilai memenuhi ketentuan, Komdigi mengirimkan notifikasi kepada platform digital dalam bentuk satu kelompok laporan atau batch.
"Jadi kita memberikan notifikasi bahwa terdapat satu batch isinya konten ABCD, dan itu biasanya satu batch berisi antara 200 sampai 400 link dalam satu kali pengiriman yang harus mereka respons," ujar Mediodecci.
Tidak semua permintaan tersebut otomatis disetujui.
Platform tetap memiliki kesempatan untuk memeriksa konten yang dilaporkan, menyampaikan keberatan, maupun meminta tambahan waktu.
"Dan perlu kita pahami bahwa tidak semua batch yang diajukan oleh Komdigi langsung disetujui oleh platform. Jadi ada komunikasi, ada ruang komunikasi," jelasnya.
Dalam proses penanganannya, Komdigi membedakan konten berdasarkan tingkat urgensi.
Mediodecci menyebut ada tiga kategori konten yang masuk prioritas mendesak, yakni terorisme, pornografi anak, serta konten yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum.
Komdigi memprioritaskan penanganan konten mendesak tersebut dengan batas waktu tanggapan 12 jam.
