Tantangan "Bunda PAUD" di Masa Krisis Kesehatan
Sorotan negatif terhadap ucapan ulang tahun Aisyah sejatinya adalah "lampu kuning" bagi peran yang sedang disandangnya. Sebagai Bunda PAUD dan Ketua TP PKK, Aisyah memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar, terlebih di tengah krisis karhutla seperti saat ini.
Anak-anak usia dini adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak polusi udara. Paru-paru balita di Kalteng kini sedang diuji oleh partikel berbahaya PM2.5 dari asap karhutla.
Publik sejatinya tidak mengharapkan ucapan selamat ulang tahun dari dinas-dinas terkait. Yang rakyat butuhkan adalah kehadiran, empati, dan gerakan nyata dari sosok Bunda PAUD.
- Apakah ada gerakan masif pembagian masker gratis khusus anak-anak?
- Apakah ada sosialisasi perlindungan anak dari bahaya asap di tingkat desa dan kelurahan?
- Apakah ada advokasi ke dinas pendidikan agar memastikan hak belajar anak tetap terpenuhi dengan aman?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang semestinya dijawab melalui aksi nyata di lapangan, bukan sekadar caption manis di media sosial yang dibiayai oleh uang rakyat.
Pelajaran Berharga bagi Komunikasi Publik Pemerintah
Kasus yang menimpa Aisyah Thisia ini menjadi catatan keras bagi seluruh humas, kepala dinas, dan operator media sosial di lingkungan pemerintah daerah. Di era keterbukaan informasi, publik memiliki daya kritis yang sangat tinggi. Mereka menuntut pemerintah yang peka, empatik, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak, terutama di masa-masa sulit seperti bencana alam.
Meski Aisyah Thisia bukan seorang pejabat publik yang digaji oleh negara, posisi simbolisnya sebagai istri gubernur membuat setiap gerak-gerik yang melibatkan nama dan fasilitas negara akan selalu diawasi oleh mata publik. Penggunaan akun dinas untuk urusan pribadi adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang mencederai kepercayaan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan pada Jumat, 28 Agustus 2026, asap karhutla di Kalimantan masih belum sepenuhnya sirna. Langit Palangka Raya masih berwarna kelabu. Semoga ke depannya, fokus pemerintah provinsi dapat kembali pada urat nadi permasalahan rakyat.
Media sosial resmi pemerintah harus kembali pada fitrahnya: sebagai corong edukasi, informasi keselamatan, dan jembatan empati, bukan sekadar alat pencitraan yang melukai hati masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Karena pada akhirnya, asap akan hilang tertiup angin, namun kepercayaan rakyat yang hilang, jauh lebih sulit untuk dikembalikan.
