"Pasti melihat bahwa yang mengeluarkan berita-berita tersebut bukanlah media kredibel, media-media yang tidak jelas. Berarti masyarakat seharusnya tahu bahwa mereka tidak punya sumber, bahkan hanya berdasarkan suatu narasi, suatu pemikiran tidak jelas," tegas Fajar.
Ia juga menyayangkan bagaimana isu ini terus-menerus diperbesar (blown up) oleh pihak-pihak tertentu tanpa adanya verifikasi yang memadai. Fenomena ini, menurut Fajar, pada akhirnya membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat yang belum tentu sesuai dengan fakta sebenarnya.
"Ini terus di-blow up, di-blow up," keluhnya.
Fajar pun mengimbau agar masyarakat Sumedang dan publik secara umum dapat lebih kritis dan selektif dalam mengonsumsi informasi, terutama yang bersumber dari media sosial dan pesan berantai yang kerap kali tidak memiliki dasar faktual yang kuat.
Bantahan Tegas dari Sang Sekpri
Sementara itu, pihak yang disebut-sebut sebagai korban dalam narasi yang beredar, yakni Sekpri berinisial R, juga telah angkat bicara. Dalam klarifikasinya, R secara gamblang membantah seluruh tudingan yang dialamatkan kepadanya maupun kepada Wakil Bupati Sumedang.
"Tidak ada penganiayaan dan penyekapan, apalagi pelecehan," tegas R membantah semua rumor yang beredar.
Pernyataan R ini tentu menjadi elemen penting yang perlu diperhatikan oleh publik. Pasalnya, dalam setiap kasus dugaan tindak kekerasan atau pelecehan, kesaksian langsung dari pihak yang disebut sebagai korban merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan kebenaran sebuah peristiwa.
Bantahan dari R ini sekaligus memunculkan pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang pertama kali menyebarkan narasi tersebut, dan apa motif di balik viralnya kabar yang kini telah meresahkan banyak pihak?
Tim Investigasi Pemprov Jabar Turun Tangan
Menyadari seriusnya isu yang berkembang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak tinggal diam. Saat ini, sebuah tim investigasi khusus dari Pemprov Jabar telah dibentuk dan sedang melakukan proses pemeriksaan fakta secara menyeluruh.
