Tiga pemimpin dari Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara menandatangani sebuah pakta pada Senin yang berpotensi memicu perpecahan Inggris Raya.
Mereka meminta Perdana Menteri Andy Burnham dan pemerintahannya bersiap menghadapi perubahan konstitusi.
Dalam memorandum of understanding, mereka menyatakan bahwa masa depan ketiga wilayah semiotonom itu terletak di Uni Eropa.
Pernyataan itu disampaikan sekitar 48 jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keinginannya melihat Irlandia bersatu kembali.
Ini adalah pertama kalinya para pemimpin ketiga negara tersebut berasal dari partai pro-kemerdekaan atau pro-unifikasi untuk Irlandia Utara.
Latar Belakang dan Reaksi
Juru bicara Burnham mengabaikan ancaman tersebut dan menegaskan bahwa perdana menteri sangat percaya pada persatuan.
Ia lebih fokus menurunkan biaya hidup daripada menangani debat konstitusi.
Nicola McEwen, direktur Pusat Kebijakan Publik Universitas Glasgow, menilai pertemuan itu penting secara simbolis tetapi tidak memiliki signifikansi hukum.
Ia tidak melihat ancaman terhadap persatuan menjadi lebih besar hari ini dibandingkan kemarin.
Pada akhir 1990-an, Inggris Raya mengesahkan undang-undang yang mendesentralisasi pemerintahan melalui devolusi.
Setiap negara kecuali Inggris mendapatkan otonomi kebijakan dan pemerintahan sendiri melalui parlemen masing-masing.
Namun ketegangan tetap ada dengan pemerintah di London yang mengendalikan urusan nasional dan Inggris.
John Swinney dari Skotlandia dan Michelle O'Neill dari Irlandia Utara menyerukan referendum kemerdekaan.
Sementara Rhun ap Iorwerth tidak memberikan jadwal untuk referendum di Wales.
Ketiga pemimpin tampil dalam kapasitas politik, bukan resmi, mungkin karena O'Neill berada dalam pemerintahan berbagi kekuasaan dengan Partai Unionis Demokratik.
Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara Emma Little-Pengelly menuduh O'Neill menyalahgunakan perannya sebagai menteri pertama dengan menandatangani perjanjian tersebut.
