Pertarungan antara Presiden Donald Trump dan sejumlah media yang tidak disukainya bergulir ke ruang sidang di Washington, Rabu.
Hakim mendengarkan argumen soal larangan terhadap tiga organisasi berita dari lingkungan Gedung Putih yang diduga melanggar Konstitusi.
Pemerintahan Trump bersikeras bahwa pihaknya berhak menentukan siapa yang boleh masuk ke Gedung Putih.
Dalam berkas pengadilan, Selasa malam, pemerintah menyatakan akses ke Gedung Putih adalah hak istimewa, bukan hak.
Pemerintah juga menuduh pemberitaan CNN, MS NOW, dan Politico mengancam keamanan nasional.
Namun, dalam komentar awalnya, Trump justru menyoroti pemberitaan negatif dan tuduhan berita palsu.
Katie Fallow, wakil direktur litigasi di Knight First Amendment Institute, Universitas Columbia, menilai proses ini bersejarah.
Menurutnya, tidak ada presiden yang mengambil langkah sejelas ini untuk melarang seluruh media karena tidak menyukai pemberitaan mereka.
Fallow menambahkan, berbagai presiden sebelumnya mengeluh soal pers atau mengancam mengambil langkah besar, tetapi belum ada yang selevel ini.
Kasus ini disidangkan oleh Hakim Distrik AS Timothy Kelly, yang ditunjuk Trump pada 2017.
Kelly pernah memerintahkan pemulihan akses seorang jurnalis CNN dalam kasus serupa pada 2018.
Insiden Pemberitaan yang Dituduhkan
Dalam berkasnya, pengacara pemerintah berargumen larangan itu tidak melanggar Amandemen Pertama yang menjamin kebebasan pers.
Mereka menilai ketiga media melanggar standar profesionalisme dan kesopanan yang diharapkan dari penerima akses Gedung Putih.
Pelanggaran itu termasuk menyebarkan kebohongan terverifikasi soal keamanan nasional dan menerbitkan informasi sensitif atau rahasia.
Pemerintah merinci surat kepada setiap media yang memuat daftar insiden pemberitaan, termasuk yang mengancam keamanan nasional dan menyebarkan kebohongan.
Insiden yang dikutip meliputi laporan CNN soal detail konstruksi bunker Sayap Timur yang disebut sangat rahasia.
