Pertarungan antara Presiden Donald Trump dan sejumlah media yang tidak disukainya bergulir ke ruang sidang di Washington, Rabu.
Hakim mendengarkan argumen soal larangan terhadap tiga organisasi berita dari lingkungan Gedung Putih yang diduga melanggar Konstitusi.
Pemerintahan Trump bersikeras bahwa pihaknya berhak menentukan siapa yang boleh masuk ke Gedung Putih.
Dalam berkas pengadilan, Selasa malam, pemerintah menyatakan akses ke Gedung Putih adalah hak istimewa, bukan hak.
Pemerintah juga menuduh pemberitaan CNN, MS NOW, dan Politico mengancam keamanan nasional.
Namun, dalam komentar awalnya, Trump justru menyoroti pemberitaan negatif dan tuduhan berita palsu.
Katie Fallow, wakil direktur litigasi di Knight First Amendment Institute, Universitas Columbia, menilai proses ini bersejarah.
Menurutnya, tidak ada presiden yang mengambil langkah sejelas ini untuk melarang seluruh media karena tidak menyukai pemberitaan mereka.
Fallow menambahkan, berbagai presiden sebelumnya mengeluh soal pers atau mengancam mengambil langkah besar, tetapi belum ada yang selevel ini.
Kasus ini disidangkan oleh Hakim Distrik AS Timothy Kelly, yang ditunjuk Trump pada 2017.
Kelly pernah memerintahkan pemulihan akses seorang jurnalis CNN dalam kasus serupa pada 2018.
Insiden Pemberitaan yang Dituduhkan
Dalam berkasnya, pengacara pemerintah berargumen larangan itu tidak melanggar Amandemen Pertama yang menjamin kebebasan pers.
Mereka menilai ketiga media melanggar standar profesionalisme dan kesopanan yang diharapkan dari penerima akses Gedung Putih.
Pelanggaran itu termasuk menyebarkan kebohongan terverifikasi soal keamanan nasional dan menerbitkan informasi sensitif atau rahasia.
Pemerintah merinci surat kepada setiap media yang memuat daftar insiden pemberitaan, termasuk yang mengancam keamanan nasional dan menyebarkan kebohongan.
Insiden yang dikutip meliputi laporan CNN soal detail konstruksi bunker Sayap Timur yang disebut sangat rahasia.
MS NOW disebut melaporkan investigasi dugaan kebocoran, sementara Politico menerbitkan dokumen pendanaan ruang dansa Gedung Putih.
Dokumen itu memuat deskripsi rinci tentang bagaimana Secret Service akan berinvestasi dalam peningkatan keamanan.
Surat Politico merinci enam insiden pemberitaan, termasuk kutipan pejabat senior pemerintahan yang diberi anonimitas pada Juni.
Pejabat itu memprediksi apakah kesepakatan awal akan mengakhiri konflik dengan Iran.
Item tersebut tampaknya merujuk pada briefing latar yang diatur Gedung Putih, di mana pejabat memberi penjelasan dengan syarat anonimitas sesuai aturan yang ditetapkan Gedung Putih sendiri.
Beberapa media lain juga melaporkan pernyataan pejabat tersebut.
Dalil Media dan Dukungan Solidaritas
Media yang dilarang berargumen bahwa larangan itu terang-terangan melanggar Amandemen Pertama.
Trump mulai menekankan argumen keamanan nasional pada Selasa, dengan menyebut pemberitaan negatif berbahaya bagi negara.
Kepada wartawan di PBB, ia membela larangan yang tiba-tiba diumumkan Jumat itu.
Ia mengatakan pihaknya berhak membersihkan berita palsu.
Sehari setelah pengumuman, jurnalis dari tiga media itu tiba di tempat kerja dan mendapati lencana masuk mereka dinonaktifkan.
Pada Senin, ketiga media mengajukan gugatan bersama, menuduh mereka disasar karena konten pemberitaan alias diskriminasi sudut pandang.
Mereka menyebutnya pelanggaran terang-terangan terhadap Amandemen Pertama dan meminta pengadilan segera memulihkan akses.
Larangan itu memicu solidaritas media lain.
Pool pers lima jaringan AS, yang mencakup CNN, memutuskan menangguhkan liputan acara Trump sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Associated Press bergabung dengan sejumlah organisasi yang menahan diri menerbitkan foto presiden pada Senin.
Pada Rabu, pool jaringan itu kembali absen dari jadwal pers harian Gedung Putih.
Larangan dan gugatan lanjutannya adalah bagian dari konflik panjang antara presiden, terutama di masa jabatan keduanya, dan media yang dianggap tidak menguntungkan.
Trump merespons lewat pengadilan, tindakan regulasi, atau serangan personal terhadap wartawan.
Berkas pemerintah juga memakai anekdot sejarah untuk berargumen bahwa presiden dapat menentukan media mana yang diberi perlakuan menguntungkan.
Dengan mengutip buku, pemerintah menyebut Presiden Theodore Roosevelt pada awal abad ke-20 rutin mengundang wartawan ke Ruang Oval untuk konferensi pers tanpa atribusi.
Roosevelt disebut memakai konferensi itu untuk memberi hadiah dan hukuman, menyaring wartawan yang paling tidak simpatik pada kebijakannya.
Pemerintah juga menyebut Presiden John F. Kennedy berupaya merayu koresponden bintang dan memberi akses khusus serta pemberitahuan awal pengumuman administrasi.
Pada Rabu, kelompok berita lain mengajukan amicus brief yang mendesak pengadilan segera memulihkan akses Gedung Putih bagi ketiga media.
Brief itu diajukan Reporters Committee for Freedom of the Press, White House Correspondents' Association, dan 49 media serta kelompok industri, termasuk The Associated Press, The New York Times, dan Reuters.
Mereka menyatakan pengusiran media dari lingkungan Gedung Putih merugikan kepentingan publik.
Mereka juga menegaskan hukum Amandemen Pertama yang tak terbantahkan membuat keputusan berbasis sudut pandang untuk melarang wartawan dari forum nonpublik tidak konstitusional.
