Pemerintah Trump membekukan sebagian pengajuan green card dari Microsoft, Adobe, dan sejumlah perusahaan alih daya TI besar. Langkah ini disertai penyelidikan terhadap sembilan universitas ternama.
Kebijakan tersebut memperluas pengetatan visa yang diklaim menargetkan kecurangan dan melindungi lapangan kerja warga Amerika.
Wakil Presiden JD Vance menyebut tidak ada perusahaan di Amerika Serikat yang lebih menyalahgunakan sistem ini selain Microsoft.
Menurut Vance, Microsoft melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 6.000 pekerja Amerika tahun lalu.
Pada saat yang sama, perusahaan itu memanfaatkan 6.300 visa H-1B dan hampir 3.000 green card.
Pengumuman terkait proses permanent labor certification atau PERM itu disampaikan beberapa jam sebelum Trump dijadwalkan memberikan National Medal of Technology and Innovation kepada CEO Microsoft, Satya Nadella.
Dalam proses PERM yang menjadi syarat utama green card berbasis pekerjaan, pemberi kerja wajib membuktikan bahwa perekrutan pekerja asing tidak merugikan upah atau peluang kerja warga Amerika.
Data Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan Microsoft merupakan pemohon PERM terbesar.
Microsoft menyatakan sekitar 80 persen pengajuan H-1B yang mereka ajukan pada tahun fiskal terakhir adalah untuk memperpanjang atau mengubah status karyawan yang sudah ada, bukan merekrut pekerja baru.
Pada Juli, perusahaan itu menyebut akan memangkas 4.800 pekerjaan, atau sekitar 2,1 persen dari total tenaga kerja globalnya.
Perusahaan TI Besar Ikut Terdampak
Menteri Tenaga Kerja Keith Sonderling menyatakan penangguhan juga mencakup Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies, dan Capgemini.
Sonderling menegaskan pihaknya tidak akan menerima pengajuan baru atau memproses permohonan permanent labor certification yang tertunda dari perusahaan-perusahaan tersebut.
Sejak 2009, perusahaan-perusahaan itu disebut telah mencari hampir tiga juta pekerja asing.
Mereka juga menerima lebih dari 230.000 persetujuan visa H-1B dan lebih dari 100.000 sertifikasi tenaga kerja permanen.
Data imigrasi AS menunjukkan Amazon. com menjadi perusahaan dengan penerima H-1B terbesar pada tahun fiskal 2026.
Posisi berikutnya ditempati Tata Consultancy Services, Infosys, Apple, dan Microsoft.
Vance mengatakan penangguhan akan berlaku selama diperlukan. Ia menambahkan pemerintah ingin perusahaan mengubah cara mereka merekrut.
Menurut Vance, sejumlah perusahaan memasang iklan lowongan yang tidak efektif. Mereka kemudian beralasan minim pelamar untuk membenarkan perekrutan pekerja asing dengan upah lebih rendah.
Microsoft dalam pernyataannya menyebut membayar karyawan H-1B sama seperti pekerja lain yang melakukan tugas serupa.
CEO Mahoney Asset Management, Ken Mahoney, menilai dampak finansial langsung terhadap perusahaan teknologi besar mungkin relatif terbatas saat ini.
Namun, implikasi jangka panjang bagi inovasi dan daya saing bisa jauh lebih signifikan.
Adobe, Cognizant, Infosys, HCL Technologies, Wipro, dan Capgemini belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Tata Consultancy Services menolak berkomentar.
Nasscom, badan industri TI India, menyatakan perusahaan teknologi India di AS telah secara signifikan mengurangi ketergantungan pada visa H-1B.
Relatif sedikit pekerja mereka yang mengajukan green card melalui proses PERM.
Universitas Top Masuk Radar Investigasi
Penangguhan ini menjadi langkah terbaru dalam serangkaian tindakan terhadap program pekerja terampil.
Pada September tahun lalu, Departemen Tenaga Kerja meluncurkan program penegakan bernama Project Firewall.
Langkah itu menyusul proklamasi Gedung Putih yang memberlakukan biaya sekali bayar sebesar 100.000 dolar AS untuk petisi H-1B baru bagi pekerja yang direkrut dari luar negeri.
Selama masa jabatan kedua Presiden Donald Trump, perusahaan menghadapi tekanan yang meningkat untuk mempertahankan pekerjaan dan produksi di Amerika Serikat alih-alih memindahkannya ke luar negeri.
Aksi ini terjadi meski hubungan antara pemerintah dan para pemimpin teknologi semakin erat. Mereka melobi untuk regulasi kecerdasan buatan yang lebih ringan.
Vance juga menyatakan sembilan universitas, termasuk Harvard, Yale, dan Stanford, akan diselidiki. Pemerintah menuduh mereka menyalahgunakan visa pengunjung pertukaran untuk menekan upah warga Amerika.
Sembilan sekolah itu juga mencakup Brown dan Massachusetts Institute of Technology.
Inspektur Jenderal Tenaga Kerja Anthony D'Esposito mengatakan surat panggilan pengadilan telah dilayangkan.
D'Esposito menyebut penyidik akan memeriksa apakah pengaruh asing, hubungan keuangan yang tidak semestinya, atau penyalahgunaan visa mengompromikan penelitian yang didanai federal.
Sarah Spreitzer, wakil presiden American Council on Education yang mewakili para presiden perguruan tinggi, menilai hal itu bisa berdampak besar pada perekonomian AS secara keseluruhan.
Ia menyebut mahasiswa internasional secara historis membelanjakan 40 miliar dolar AS per tahun selama berada di Amerika Serikat.
Investigasi ini memperdalam perseteruan panjang pemerintah dengan Harvard soal mahasiswa asing.
Tahun lalu, Departemen Keamanan Dalam Negeri memanggil universitas tersebut terkait dugaan pelanggaran oleh mahasiswa internasional dan kepatuhan terhadap hukum imigrasi.
Harvard menyebut panggilan itu sebagai pembalasan yang tidak berdasar, tetapi menyatakan akan mematuhi sejauh diwajibkan hukum.
