Pemerintah Thailand menyiapkan program pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027.
Kebijakan ini bertujuan mengurangi jumlah pegawai negeri hingga 5 persen per tahun untuk menekan pengeluaran negara dan memperluas ruang fiskal pemerintah.
Wakil Perdana Menteri Thailand, Pakorn Nilprapunt, menyebut tahap pertama program tersebut membutuhkan anggaran sekitar tujuh miliar baht atau Rp 3,73 triliun.
Dana itu akan digunakan untuk membayar kompensasi kepada PNS yang mengikuti program pensiun dini.
Kompensasi Masih Dibahas
Menurut Pakorn, pemerintah masih membahas besaran kompensasi bersama Kementerian Keuangan.
Usulan yang dipertimbangkan adalah pembayaran dengan nilai lebih dari 12 kali gaji bulanan pegawai.
"Pemerintah sedang mempertimbangkan kompensasi lebih dari 12 kali gaji bulanan karyawan, tetapi jumlah pastinya masih dibahas dengan kementerian keuangan," ujar Pakorn.
Pada tahap awal, program ini menyasar pegawai negeri berusia 50 tahun ke atas.
Pegawai berusia 40 tahun ke atas juga dapat mengikuti skema tersebut apabila memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki kondisi kesehatan yang buruk atau perlu merawat kerabat.
Pakorn mengatakan proses penyusunan kebijakan masih berlangsung sebelum rencana tersebut diajukan kepada kabinet untuk mendapatkan persetujuan.
"Instansi terkait sedang menyelesaikan rincian rencana tersebut sebelum menyerahkannya kepada kabinet untuk disetujui," ujar Pakorn.
Rencana pengurangan pegawai negeri ini merupakan bagian dari agenda pemerintahan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul untuk memperkuat kondisi fiskal.
Pemerintah menghadapi tekanan pengeluaran anggaran yang diperkirakan mencapai batas 70 persen yang telah ditetapkan.
Melalui program pensiun dini, pemerintah berharap dapat mengurangi beban belanja pegawai dan menyediakan ruang fiskal yang lebih besar.
Dana yang tersedia diharapkan dapat menjadi penyangga ketika terjadi guncangan ekonomi yang berpotensi memengaruhi Thailand.
