Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan layanan pemeriksaan status penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Masyarakat dapat mengecek kepesertaan melalui situs resmi Cek Bansos dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP.
Status yang ditampilkan mengacu pada data pemerintah, sehingga hasil pengecekan menjadi rujukan awal bagi keluarga yang ingin mengetahui posisi bantuannya.
Nominal Bantuan PKH dan BPNT Tahap 4
BPNT tahap 4 mencakup alokasi tiga bulan terakhir tahun ini dengan nilai Rp200.000 per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM).
Apabila disalurkan sekaligus untuk tiga bulan, total bantuan mencapai Rp600.000.
Sementara itu, PKH tahap 4 memiliki nominal berbeda berdasarkan kategori penerima.
Ibu hamil atau ibu dalam masa nifas serta anak usia dini berumur 0–6 tahun memperoleh Rp750.000 per tahap sesuai ketentuan program.
Besaran lainnya adalah Rp225.000 untuk anak sekolah dasar (SD), Rp375.000 untuk siswa sekolah menengah pertama (SMP), dan Rp500.000 untuk siswa sekolah menengah atas (SMA).
Warga lanjut usia berumur 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat memperoleh Rp600.000.
Nominal tersebut merupakan bantuan per tahap, bukan jumlah yang otomatis diterima setiap keluarga.
Penyaluran BPNT tidak berlangsung serentak di seluruh daerah.
Perbedaan waktu penerimaan dapat dipengaruhi proses verifikasi dan validasi data, kesiapan lembaga penyalur, serta mekanisme distribusi di masing-masing wilayah.
BPNT umumnya disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terhubung dengan bank penyalur, termasuk BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
Di sejumlah wilayah, pemerintah juga menggunakan layanan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Status penerima kedua program mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Keluarga dalam kelompok desil 1 hingga 4 dapat diusulkan sebagai penerima bantuan sembako, tetapi posisi desil bukan satu-satunya penentu.
Penetapan tetap mengikuti persyaratan program serta hasil verifikasi dan validasi.
Pembaruan data dapat menyebabkan status penerima berubah.
Keluarga yang sebelumnya memperoleh bantuan belum tentu kembali menerimanya apabila kondisi sosial ekonominya atau hasil penilaian kelayakan tidak lagi memenuhi persyaratan.
Untuk memeriksa status melalui situs Cek Bansos, masyarakat dapat membuka halaman resmi Kemensos dan memasukkan NIK sesuai petunjuk.
Pengguna kemudian mengisi kode verifikasi apabila diminta, lalu memilih tombol pencarian atau Cari Data.
Hasilnya perlu diperiksa berdasarkan informasi yang ditampilkan sistem.
Alternatif lainnya adalah aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos.
Pengguna perlu mengikuti prosedur aplikasi, termasuk pendaftaran dan verifikasi identitas apabila diwajibkan, sebelum mengakses menu pemeriksaan bantuan sosial.
Portal Perlinsos juga tersedia untuk pengajuan pendaftaran, pembaruan data, pemantauan status pengajuan, dan penyampaian sanggahan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Dalam proses pengajuan, pemohon dapat diminta memasukkan NIK, nomor meteran listrik, melakukan verifikasi wajah, serta memilih program bantuan yang diajukan sesuai petunjuk portal.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyoroti perubahan akses masyarakat terhadap sistem perlindungan sosial dalam rapat koordinasi rencana peluncuran nasional digitalisasi perlindungan sosial di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026.
"Dari tertutup menjadi terbuka, itu yang paling istimewa sebenarnya dari proses ini," ujar Saifullah Yusuf.
Masyarakat yang menghadapi kendala atau menemukan data tidak sesuai dapat meminta penjelasan kepada dinas sosial setempat, perangkat desa atau kelurahan, maupun pendamping PKH.
Pengajuan dan pembaruan data tidak otomatis menetapkan seseorang sebagai penerima karena kelayakan tetap harus dinilai pemerintah.
Fitur Usul dan Sanggah pada aplikasi Cek Bansos dijelaskan sebagai sarana untuk mengajukan calon penerima yang dinilai layak atau melaporkan data penerima yang dianggap tidak lagi memenuhi kriteria.
Masyarakat diingatkan untuk menghindari situs dan aplikasi tidak resmi yang meminta pembayaran, PIN, kode OTP, atau informasi perbankan yang tidak relevan.
Untuk pencairan bantuan, mekanismenya berbeda dari layanan pemeriksaan status.
Bantuan dapat disalurkan melalui rekening bank milik negara atau PT Pos Indonesia, bergantung pada ketentuan penyaluran.
Penerima yang menggunakan layanan pos perlu mengikuti informasi waktu dan lokasi pencairan serta menyiapkan dokumen identitas yang dipersyaratkan.
