Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum menetapkan jadwal pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900.000.
Hingga 19 Oktober 2026, pekerja yang menantikan bantuan tersebut belum bisa memastikan status penerimaan maupun waktu transfer dana.
Kemnaker meminta masyarakat menunggu pengumuman resmi terkait persyaratan, mekanisme pengecekan, dan penyaluran bantuan.
Rencana penyaluran BSU 2026 sebelumnya disampaikan untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.
Rencana Bantuan dan Status Terkini
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 30 September 2026.
Bantuan dirancang sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan dan dibayarkan sekaligus, sehingga totalnya mencapai Rp900.000 bagi setiap penerima yang memenuhi ketentuan.
Meski periode penyaluran telah direncanakan, pemerintah belum menetapkan tanggal transfer dana.
Karena itu, rencana pencairan pada Oktober hingga Desember tidak berarti bantuan sudah mulai disalurkan atau seluruh pekerja yang merasa memenuhi syarat otomatis menjadi penerima.
Hingga 19 Oktober 2026, laman resmi pengecekan BSU Kemnaker masih menampilkan informasi terkait program 2025 dan belum menyediakan mekanisme khusus untuk memastikan penerima bantuan tahun ini.
Kemnaker juga mengimbau masyarakat melalui akun media sosial resminya agar menunggu informasi lanjutan.
Kondisi tersebut membuat pekerja belum dapat menggunakan hasil pengecekan pada sistem lama sebagai kepastian status penerima BSU 2026.
Status yang belum muncul juga tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang tidak memenuhi persyaratan.
Keikutsertaan aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan pun tidak serta-merta menjamin seseorang memperoleh bantuan.
Dalam mekanisme sebelumnya, data calon penerima bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan sebelum melalui proses verifikasi dan validasi berdasarkan kriteria program.
Persyaratan resmi BSU untuk kuartal IV 2026 belum diumumkan secara lengkap.
Oleh sebab itu, ketentuan dari penyaluran terdahulu hanya dapat menjadi gambaran dan belum bisa dianggap sebagai aturan final untuk program tahun ini.
Pada program sebelumnya, kriteria penerima antara lain mencakup warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori Pekerja Penerima Upah, serta pekerja dengan gaji sesuai batas yang ditentukan.
Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, dan anggota Polri juga termasuk kelompok yang tidak memenuhi kriteria program terdahulu.
Pelaksanaan BSU 2025 juga mencatat sejumlah kendala penyaluran, seperti ketidaksesuaian data saat verifikasi, rekening bank tidak aktif atau dibekukan, rekening terduplikasi, serta perbedaan data rekening dengan NIK.
Penerimaan bantuan lain, termasuk Program Keluarga Harapan, juga menjadi salah satu faktor sesuai ketentuan yang berlaku saat itu.
Belum ada kepastian bahwa seluruh ketentuan tersebut akan diterapkan kembali pada 2026.
Untuk memantau perkembangan, pekerja dapat mengakses situs resmi Kemnaker dan laman BSU yang tersedia.
Informasi dari BPJS Ketenagakerjaan juga dapat digunakan untuk memastikan kesesuaian data kepesertaan, sedangkan ketidaksesuaian data ketenagakerjaan dapat dikonsultasikan kepada bagian sumber daya manusia atau perusahaan.
Pekerja juga perlu mewaspadai pesan yang mengklaim bantuan sudah cair tetapi meminta biaya administrasi atau data rahasia.
Kode OTP, PIN, kata sandi, dan informasi perbankan tidak boleh diberikan kepada pihak yang tidak jelas, sementara informasi pencairan perlu dibedakan dari klaim yang belum dikonfirmasi pemerintah.
