Pencarian "bantuan langsung tunai" memuncaki Google Trends Indonesia pada Rabu, 21 Oktober 2026. Banyak warganet penasaran soal kabar pencairan BLT Kesra Rp900.000 pada Oktober 2026, namun hingga kini belum ada kepastian resmi dari pemerintah.
BLT Kesra atau Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat merupakan program stimulus ekonomi tambahan pada tahun anggaran 2025 atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Bantuan ini terpisah dari bansos reguler Kementerian Sosial seperti PKH dan BPNT atau sembako.
Skemanya, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) menerima Rp900.000 sekaligus untuk alokasi tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2025, atau setara Rp300.000 per bulan. Sasarannya mencapai 35.046.783 KPM dari kelompok desil 1 sampai 4 data sosial ekonomi nasional.
Untuk periode Oktober 2026, hingga 10 Oktober 2026 tidak ada pengumuman resmi pemerintah mengenai penyaluran kembali BLT Kesra. Masa penyaluran program ini resmi berakhir pada Desember 2025, dan Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan belum menetapkan kebijakan kelanjutannya.
Waspada Hoaks Link Pendaftaran BLT Kesra
Di tengah rasa penasaran publik, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim membuka pendaftaran BLT Kesra 2025/2026 senilai Rp900.000. Hasil cek fakta Liputan6.com menyatakan klaim tersebut salah alias tidak benar.
Modusnya, tautan programbansos-pkh.cek-pendaftaran.com mengarahkan korban ke halaman yang meminta nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Praktik ini terindikasi sebagai phishing atau pencurian data pribadi, dan konten viral semacam itu kerap dibuat menggunakan kecerdasan buatan generatif.
Kementerian Sosial pun telah mengeluarkan peringatan resmi bahwa Kemensos tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bansos. Penerima bansos adalah warga yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sedangkan warga yang belum terdata bisa diusulkan melalui pemerintah daerah atau aplikasi Cek Bansos pada menu Usul-Sanggah.
Memahami Desil DTSEN dan Cara Mengeceknya
DTSEN membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 desil. Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan kesejahteraan terendah, sementara desil 10 adalah yang paling sejahtera. Pada 2026, penerima PKH dan sembako atau BPNT dipersempit hanya untuk desil 1 hingga 4, sedangkan desil 5 diarahkan menjadi peserta PBI-JK atau BPJS Kesehatan gratis.
Masyarakat dapat mengecek statusnya melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos dengan memasukkan NIK 16 digit, atau melalui portal BPS di dtsen-form.bps.go.id pada menu cek desil. Data desil bersifat dinamis dan dapat berubah, sehingga pembaruan bisa diajukan lewat desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos. Yang terpenting, jangan pernah memberikan NIK, nomor telepon, atau data rekening kepada situs yang tidak dikenal dengan iming-iming pendaftaran bansos.
