Pemerintah menyiapkan program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) yang akan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026.
Program ini mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial menjadi transfer tunai agar lebih tepat sasaran.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rencana itu usai rapat bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Menurut Luhut, digitalisasi perlindungan sosial merupakan bagian dari perubahan kebijakan subsidi.
Tujuannya agar manfaat bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang memenuhi syarat.
Uji Coba Menjangkau 514 Kabupaten/Kota
Direktur Eksekutif Percepatan Program Prioritas Ekonomi DEN Mochammad Firman Hidayat melaporkan bahwa uji coba Perlinsos Digital telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Cakupan tersebut meliputi 514 kabupaten/kota.
Firman menyebut perluasan uji coba sebagai bagian dari persiapan penerapan sistem digitalisasi perlindungan sosial secara nasional.
Data pendaftaran menunjukkan sistem telah mencatat 11,5 juta kepala keluarga (KK).
Pemerintah juga melibatkan 775 ribu Agen Perlinsos untuk mendampingi warga yang kesulitan mendaftar secara mandiri.
Firman menambahkan, lebih dari 600 ribu pendaftar tercatat di portal Perlinsos setiap hari.
Selain memperluas cakupan, DEN mengevaluasi efektivitas sistem melalui proyek percontohan di Bali.
Hasilnya, exclusion error turun 24,1 persen dan inclusion error turun dari 4,1 persen.
Menurut Firman, digitalisasi ini membuat penyaluran bansos lebih transparan dan tepat sasaran.
Dengan peluncuran pada 10 November 2026, pemerintah berharap Perlinsos Digital memperluas akses masyarakat yang berhak menerima bantuan.
