Budi Setiawan menyatakan seluruh 10 klub Pro Futsal League mendukung kongres luar biasa Federasi Futsal Indonesia. Mantan Sekretaris Jenderal FFI itu juga menyoroti transparansi keuangan federasi, termasuk aliran dana untuk timnas futsal yang disebutnya hampir mencapai Rp60 miliar.
Budi, yang diberhentikan sebagai Sekjen FFI lewat SK No. 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026 tertanggal 4 November 2026, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers "Klub PFL Pro KLB" di STC, Senayan, Jakarta, Senin 9 November 2026. Tujuh klub hadir langsung, tiga lainnya berhalangan karena berada di luar kota.
"Dari klub, khususnya PFL, dari total 10 klub PFL, ada tujuh klub yang hadir. Apakah berarti hanya tujuh klub yang mendukung? Tidak. Saya pastikan seluruh 10 klub mendukung KLB. Tiga klub lainnya berhalangan hadir karena semuanya berada di luar kota," ujar Budi.
Surat Dukungan ke PSSI
Menurut Budi, surat dukungan dari klub-klub sudah disampaikan dan akan diteruskan ke PSSI. Asosiasi Futsal Provinsi dan tim-tim WPFL disebut juga menyuarakan dukungan serupa.
Keluhan klub mencakup penjadwalan kompetisi, komunikasi federasi, keterlambatan pembayaran subsidi, komersialisasi, dan hak siar.
Rincian Dana yang Disebut Budi
Budi merinci dana APBN untuk timnas futsal: Rp7 miliar pada 2024, Rp19 miliar pada 2025, dan Rp20 miliar pada 2026, ditambah Rp2 miliar. Sponsor Kelme disebut Rp3 miliar per tahun selama dua tahun, Aqua Rp2 miliar per tahun selama dua tahun, dan dukungan PNM untuk PFL tahun lalu Rp2,75 miliar. Total dukungan negara dan PSSI, menurut Budi, hampir mencapai Rp60 miliar.
Ia mengaku tidak bisa mengakses laporan keuangan FFI, bahkan tidak mengetahui angka maupun nilai gaji karyawan. Data APBN itu, kata Budi, berasal dari PSSI, bukan dari federasi.
Soal Prestasi Timnas dan Audit
Budi membantah anggapan bahwa situasi organisasi saat ini akan membuat timnas futsal tidak berprestasi. "Kalau ada narasi bahwa situasi organisasi saat ini akan membuat timnas kita tidak berprestasi, saya pastikan narasi tersebut penuh kebohongan. Kenapa? Karena dalam tiga tahun terakhir, seluruh kebutuhan timnas futsal ditopang oleh dana APBN. Jadi, tidak ada hubungannya dengan sponsor swasta," ujarnya.
Ia juga membuka kemungkinan audit dan sorotan inspektorat atas sekitar Rp4,5 miliar yang dialokasikan untuk Indonesia Arena.
Soal subsidi klub, Budi menyebut pembayaran sampai harus diambil terlebih dahulu melalui media baru kemudian dibayarkan. "Padahal, sebelumnya, pada zaman Pak Edy sebagai Ketua Umum, tidak pernah seperti itu. Pembayaran bisa dilakukan maksimal dalam waktu satu minggu," katanya.
Terakhir, Budi menegaskan surat pemberhentiannya harus dikirimkan ke PSSI. "Kalau itu tidak dikirimkan ke PSSI, itu namanya mengambil jalan sendiri. Dan kalau tidak ada persetujuan dari PSSI, berarti surat pemberhentian itu tidak berlaku," ujarnya.
