Seorang perempuan di Mojokerto melaporkan mantan pacarnya berinisial APS ke polisi atas dugaan penyebaran video tak senonoh. Kasus ini masih dalam penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka.
APS disebut sebagai anak seorang pejabat di Mojokerto, namun identitas lengkapnya tidak disebutkan. Laporan ini menjadi viral setelah bukti laporan korban diunggah melalui akun Instagram @tttitis_ dan @perempuan_bergerak, sehingga menarik perhatian publik luas.
Dalam unggahan tersebut, korban memperlihatkan bahwa persoalan yang dialaminya telah dibawa ke ranah hukum. Meski ramai diperbincangkan, polisi menegaskan prosesnya masih berjalan pada tahap penyelidikan awal.
Kronologi Versi Kuasa Hukum Korban
Kuasa hukum korban, Nur Devianti, memaparkan kronologi berdasarkan keterangan kliennya. Video yang menjadi persoalan disebut direkam pada tahun 2022, saat korban dan APS masih berpacaran. Menurut kuasa hukum, perekaman itu dilakukan tanpa sepengetahuan korban.
Video tersebut kemudian diduga dipakai sebagai alat ancaman terhadap korban. Hubungan keduanya berakhir pada tahun 2023. Setelah putus, video itu diduga disebarkan pada tahun 2024. Motif penyebaran diduga berkaitan dengan balas dendam pasca berakhirnya hubungan, meski dugaan motif ini masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan.
Korban akhirnya membuat laporan resmi pada September 2025. Langkah hukum itu diambil setelah dugaan penyebaran video berdampak serius bagi korban sebagai pihak yang terekam tanpa persetujuan.
Polresta Mojokerto Masih Menyelidiki
Polresta Mojokerto membenarkan laporan tersebut telah diterima dan bukti-bukti yang diserahkan sedang diperiksa. Kapolresta Mojokerto AKBP Irwan Kurniawan, melalui Kasat Reskrim AKP Achmad Rudi Zaeny, menyampaikan bahwa perkara ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka.
Kanit PPA Ipda Yulinda Rini menjelaskan, terlapor akan dipanggil dan diperiksa setelah bukti awal dinilai lengkap. Dalam menangani perkara ini, polisi juga melibatkan ahli digital untuk menelusuri penyebaran video yang dilaporkan. Selama proses berjalan, korban mendapatkan pendampingan dari penyidik.
Dengan status perkara yang masih penyelidikan, seluruh uraian mengenai peran APS masih bersifat dugaan. Identitas APS pun belum dikonfirmasi oleh polisi. Publik diimbau menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak menyebarkan ulang konten yang menjadi objek laporan, karena hal itu justru dapat memperparah dampak bagi korban.
Kasus ini sekaligus mengingatkan pentingnya persetujuan dalam perekaman konten pribadi dalam hubungan apa pun. Rekaman yang dibuat tanpa sepengetahuan pihak yang terekam, apalagi bila kemudian dipakai untuk mengancam atau disebarkan, dapat menimbulkan persoalan hukum serius serta dampak psikologis mendalam bagi korban, sehingga penanganan melalui jalur resmi seperti yang ditempuh pelapor menjadi langkah yang perlu dihormati.
