Nama Raffi Ahmad dan RANS kembali jadi sorotan publik. Beredar isu dua kementerian membayar total Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar kepada PT Rans Animasi Indonesia untuk jasa promosi dan influencer. Isu ini belum mendapat tanggapan resmi dari pihak mana pun.
Klaim tersebut beredar melalui akun X @antikorupsi pada 9 November. Data yang dirujuk berasal dari portal LKPP Inaproc untuk rentang 2023 hingga 2026, yang mencatat pembayaran dari dua kementerian kepada perusahaan milik Raffi Ahmad.
Dua kementerian yang disebut adalah Kemendikbudristek dengan lima paket pada 2024, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan tiga paket pada 2025 hingga 2026.
Rincian Paket Promosi
Paket-paket itu berwujud jasa promosi dan influencer, antara lain berupa video di kanal YouTube Rans Entertainment dan konten Instagram Reels. Contoh yang disebut: paket YouTube 2024 senilai Rp452.698.902 dan paket Reels senilai Rp205.893.300.
Total keseluruhan dari paket-paket kedua kementerian itulah yang disebut mencapai Rp14.696.955.002.
Kritik Efisiensi dan Konflik Kepentingan
Sorotan publik menyasar dua hal. Pertama, belanja promosi bernilai besar dinilai bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran. Kedua, muncul pertanyaan konflik kepentingan karena Raffi Ahmad saat ini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Pertanyaan itu antara lain disuarakan Yudha Rahman Hidayat dari Korps Mahasiswa, yang mempertanyakan kewajaran kontrak tersebut.
Penting dicatat, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Raffi Ahmad, RANS, maupun kedua kementerian, dan belum ada temuan pelanggaran dari lembaga berwenang. Isu ini masih berada pada tataran sorotan dan pertanyaan publik yang menunggu penjelasan resmi.
Data yang dirujuk publik sendiri berasal dari portal LKPP Inaproc, basis data pengadaan pemerintah yang memang terbuka dan dapat diakses siapa pun. Dari sanalah rincian paket, tahun pelaksanaan, dan nilai kontrak yang beredar disusun oleh warganet hingga membentuk total belasan miliar rupiah.
Keterbukaan data itu pula yang membuat klarifikasi resmi menjadi penting: penjelasan mengenai kebutuhan promosi, mekanisme pemilihan penyedia jasa, dan dasar penetapan nilai kontrak akan menentukan apakah sorotan publik berlanjut atau mereda dengan sendirinya.
Untuk sementara, bola klarifikasi berada di tiga pihak sekaligus: Raffi Ahmad dan RANS sebagai penerima kontrak, serta Kemendikbudristek dan KKP sebagai pemberi kerja. Jawaban dari salah satu pihak saja akan membantu publik membaca rangkaian angka Rp14,69 miliar ini secara lebih utuh dan proporsional.
