Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap belanja pemerintah dengan PT RANS Animasi Indonesia yang nilainya mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar, terkumpul dari delapan paket pengadaan di dua kementerian.
Temuan tersebut disampaikan peneliti ICW, Wana Alamsyah, berdasarkan penelusuran data pada situs pengadaan resmi pemerintah. RANS Animasi merupakan perusahaan yang berada di ekosistem bisnis Raffi Ahmad, yang saat ini juga menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Kombinasi dua hal itulah yang membuat besaran belanja negara ini menjadi perhatian publik.
Rincian Delapan Paket di Dua Kementerian
Lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 dengan total Rp3.900.000.002. Rinciannya meliputi penayangan konten YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902, konten Instagram Reels dan TikTok Rp205.893.300, konten Instagram Reels Rp575.655.000, promosi Instagram Reels, Story, dan TikTok Rp2.521.329.200, serta penayangan konten pada sebuah acara Rp144.423.600. Paket-paket tersebut terkait pula dengan akun TikTok Raffinagita1717 dan kehadiran pada acara.
Tiga paket lainnya tercatat di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2025–2026 dengan total Rp10.796.955.000. Ketiganya masing-masing berupa jasa influencer senilai Rp3.596.955.000, jasa influencer Rp3.600.000.000, dan jasa publikasi influencer Rp3.600.000.000. Paket publikasi influencer KKP menjadi yang terbesar secara keseluruhan, sedangkan di Kemendikbudristek nilai tertinggi ada pada paket promosi media sosial Rp2.521.329.200.
Pertanyaan soal Konflik Kepentingan
ICW menilai prioritas belanja, transparansi, dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut perlu ditinjau kembali. Muncul pula pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan karena perusahaan yang terhubung dengan lingkaran pejabat publik menerima dana negara. Namun pertanyaan itu ditegaskan sebagai hal yang perlu diperiksa, bukan pelanggaran yang telah terbukti.
Nilai kontrak dengan sebuah perusahaan juga tidak otomatis menunjukkan adanya penyalahgunaan anggaran. Dokumen resmi pengadaan serta realisasi pekerjaan di lapangan tetap harus dicek untuk menilai apakah belanja tersebut wajar dan sesuai ketentuan.
ICW Minta BPK Turun Tangan
Sebagai tindak lanjut, ICW meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit belanja tersebut, data pengadaan dibuka seluas-luasnya, dan kebijakan belanja pemerintah ditinjau ulang. Pemerintah juga diminta menilai kembali prioritas anggarannya.
Di media sosial, isu ini memancing reaksi beragam. Sebagian warganet melontarkan kritik terhadap Raffi Ahmad dan penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer, bahkan muncul seruan boikot. Perdebatan publik pun mengarah pada pertanyaan yang lebih besar: seberapa efektif belanja negara untuk promosi lewat figur publik, dan sejauh mana transparansi pengadaannya dijaga.
