Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menaikkan kewaspadaan terhadap potensi serangan siber yang mengincar situs web dan layanan digital pemerintah.
Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik diminta memperkuat pengamanan sistem masing-masing.
Langkah ini menyusul beredarnya informasi soal dugaan ancaman serangan siber yang dikaitkan dengan penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Kendati keaslian ancaman dan kemampuan pelaku belum terverifikasi, pemerintah meminta pengelola sistem elektronik tidak mengabaikan risiko tersebut.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, menegaskan penguatan keamanan penting untuk menjaga keberlangsungan layanan publik digital.
Ia meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan bila ditemukan indikasi serangan.
"Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah," ujar Aries di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Tiga Surat Imbauan dan Lima Ancaman Siber
Menindaklanjuti Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 8 November 2026, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026.
Surat itu ditujukan kepada pengguna Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta seluruh PSE lingkup publik.
Pengelola sistem diminta memperkuat infrastruktur, meningkatkan pemantauan jaringan, memeriksa kerentanan, serta menyiapkan koordinasi dan penanganan insiden.
Dalam advisory melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia, BSSN menegaskan keaslian ancaman maupun kemampuan pihak yang diduga pelaku belum dapat dipastikan.
Meski begitu, langkah pencegahan tetap diperlukan untuk meminimalkan risiko gangguan.
Kemkomdigi memetakan sejumlah jenis serangan yang berpotensi mengganggu layanan digital pemerintah, mulai dari Distributed Denial of Service (DDoS) hingga defacement atau perubahan tampilan situs secara ilegal.
Ancaman lain mencakup eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS yang dapat mengarahkan pengguna ke situs palsu, serta phishing dan penyebaran informasi palsu.
Untuk mengantisipasi risiko itu, instansi pemerintah diminta menyiapkan tim tanggap insiden, memperkuat autentikasi akun administrator, dan memperbarui perangkat lunak.
Pengelola sistem juga perlu meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan optimal.
Pemerintah sekaligus mengimbau masyarakat waspada terhadap potensi penipuan digital yang mencatut isu pajak digital luar negeri melalui pesan atau tautan mencurigakan.
