Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menolak resolusi pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Selasa.
Langkah itu menghentikan upaya mencopot kepala Pentagon tersebut terkait perilakunya selama menjabat dan penanganannya atas perang di Iran.
Voting berlangsung saat Partai Republik bergulat dengan dampak kekalahan besar pada pemilu sela.
Sejumlah pihak di partai itu menyalahkan perang di Iran dan lonjakan harga bensin yang diakibatkannya.
Namun setelah Presiden Donald Trump memberi sinyal dukungan kuat kepada Hegseth, mayoritas anggota Partai Republik tetap membela sang menteri.
Mereka menolak upaya pemakzulan yang dipimpin anggota Republik dari Kentucky, Thomas Massie, dan didukung kalangan Demokrat.
Hasil voting ini mungkin hanya menunda dorongan pemakzulan, karena Demokrat dijadwalkan menguasai DPR dan Senat pada Januari.
Jeffries dan Schumer di belakang dorongan pemakzulan
Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, yang diperkirakan menjadi ketua DPR berikutnya, berdiri teguh mendukung upaya tersebut.
Menurut Jeffries, Hegseth telah "menyalahgunakan kekuasaannya" dan "melemahkan keamanan nasional Amerika".
Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, juga mendukung pemakzulan Hegseth.
Hegseth membalas upaya itu dalam konferensi pers pertamanya setelah berbulan-bulan.
Ia menggambarkan Massie sebagai anggota parlemen yang menyimpang dan menegaskan tidak melakukan kejahatan berat yang disyaratkan Konstitusi untuk pencopotan.
Hegseth menilai upaya itu sebagai tuduhan terhadap para prajurit Amerika dan keberhasilan mereka.
Menurutnya, langkah tersebut melemahkan kekuatan Amerika "secara nyata".
"Ini bukan patriotisme," kata Hegseth. "Ini sabotase."
Resolusi Massie memuat delapan dakwaan pemakzulan.
Isinya sebagian besar berfokus pada perang di Iran, tetapi juga menyebut peran Hegseth dalam aksi militer di Yaman dan Venezuela.
Massie, anggota Republik Kentucky yang akan meninggalkan Kongres pada Januari setelah kalah di pemilihan pendahuluan dari lawan yang didukung Trump, menuduh Hegseth "secara sadar menjalankan dan melaksanakan perintah yang melanggar hukum".
Dalam konferensi pers di Pentagon, Hegseth memberikan pembelaan yang menantang dan bernuansa politik atas kepemimpinannya di militer AS.
Ia memilih membalas kemarahan bipartisan yang meningkat soal strategi medan perang, tetapi hanya memberi sedikit rincian tentang operasi berkala terhadap Iran atau serangan mematikan terhadap kapal yang dituduh menyelundupkan narkoba di Amerika Latin.
Trump memuji penampilan Hegseth dalam konferensi pers itu melalui unggahan di media sosial.
Wakil Presiden JD Vance dalam unggahannya sendiri menyebut upaya pemakzulan sebagai "pertunjukan konyol yang menggantikan pembuatan kebijakan sebenarnya".
Hegseth mengatakan resolusi pemakzulan "memberi tahu musuh kita, Iran, kartel, setiap lawan yang mengawasi, bahwa Amerika Serikat justru akan menghukum pejuangnya sendiri dan kepemimpinan sipilnya karena berhasil menjalankan operasi militer yang sah".
Voting prosedural dan delapan dakwaan
Massie mengajukan resolusi itu di DPR pada Senin, memberi pimpinan Republik dua hari untuk membawanya ke voting.
Voting Selasa merupakan upaya prosedural untuk menghentikan dorongan pemakzulan secara langsung dengan mengirim perkara kembali ke komite.
Jika resolusi itu lolos, tahapan berikutnya adalah voting dramatis pada Rabu tentang apakah seorang anggota kabinet penting Trump layak dimakzulkan.
Konteksnya adalah kekalahan besar Republik pada pemilu sela pekan sebelumnya, yang banyak pihak setidaknya sebagian menyalahkan konflik Iran dan dampak ekonominya.
Seandainya resolusi lolos di DPR, perkara akan dikirim ke Senat, tempat diperlukan suara dua pertiga untuk mencopot Hegseth.
"Hukum mewajibkan militer kita menarik diri dari permusuhan dalam 60 hari jika Kongres tidak mengesahkan aktivitas itu," tulis Massie di media sosial pada Selasa.
Perang Iran "telah berlangsung 256 hari. Kongres belum mengesahkannya.
Hegseth melanggar hukum."
Delapan dakwaan dalam resolusi Massie berfokus pada aksi atau perubahan militer AS selama Hegseth menjabat.
Salah satunya menyoroti laporan pengurangan staf dan sumber daya di kantor Pentagon yang menangani mitigasi korban sipil.
Pengurangan itu mendahului serangan rudal AS ke sebuah sekolah dasar di Iran selama perang, yang menewaskan hingga 168 orang.
Dakwaan lain menyoroti upaya Hegseth menghukum Senator Demokrat Mark Kelly, pensiunan pilot Angkatan Laut, karena ikut dalam video yang menyerukan tentara menolak perintah melanggar hukum.
Massie juga menyoroti serangan militer AS terhadap kapal yang dituduh menyelundupkan narkoba di Amerika Latin dan kegagalan menyelamatkan para penyintas.
Menurut Massie, hal itu akan mendorong lawan memperlakukan pasukan Amerika dengan cara yang sama.
Apa yang termasuk "kejahatan berat dan pelanggaran ringan" tidak dijelaskan dalam Konstitusi, sehingga anggota parlemen yang menentukan tindakan apa yang bisa dimakzulkan.
Hegseth menilai kekhawatiran Massie bukan alasan pemakzulan dan menyebutnya "perbedaan kebijakan, bukan kejahatan berat, bukan pelanggaran ringan, bukan pengkhianatan, bukan penyuapan, bukan jenis pelanggaran yang dimaksud para pendiri ketika menulis klausul pemakzulan".
Ketua DPR Mike Johnson menyebutnya "gambit politik untuk mencari perhatian" dan memperkirakan Republik akan mengalahkannya "dengan satu atau lain cara".
Jeffries pada Senin mengatakan dirinya "pasti setuju" atas resolusi itu.
Ia menyebut Hegseth sebagai "arsitek" perang di Iran.
Hegseth membingkai resolusi Massie dalam kerangka sejarah, dengan argumen bahwa tidak ada menteri pertahanan yang dimakzulkan dalam 250 tahun sejarah bangsa "karena menjalankan operasi militer yang sah".
Namun belum lama ini, seorang pejabat kabinet di pemerintahan Presiden Joe Biden, Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, dimakzulkan oleh Republik di DPR terkait penanganan perbatasan AS-Meksiko.
Senat membatalkan semua dakwaan pemakzulan dan menghentikan persidangan sebelum argumen dimulai.
Anggota Republik Nick LaLota, yang memilih memakzulkan Mayorkas, mengatakan tidak percaya Hegseth melakukan pelanggaran yang bisa dimakzulkan.
"Pemakzulan telah dilemahkan," kata LaLota.
Sebelum Mayorkas, belum ada menteri kabinet yang sedang menjabat yang pernah dimakzulkan.
Hampir 150 tahun lalu, DPR memutuskan untuk memakzulkan Menteri Perang Presiden Ulysses S. Grant, William Belknap, terkait skema suap dalam kontrak pemerintah.
Belknap mengundurkan diri sebelum voting.
Trump mendukung Hegseth setelah resolusi pemakzulan Massie diajukan.
Ia merujuk pada operasi militer AS untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada Januari serta operasi terhadap Iran yang menurutnya telah "menghancurkan" angkatan laut dan udara negara itu.
"Pete Hegseth mendapat nilai A PLUS, PLUS, PLUS atas pembelaannya terhadap Thomas Massie, mantan anggota Kongres yang kecewa, marah, dan kalah, seorang TOTAL LOSER!"
tulis Trump pada Selasa di Truth Social.
Iran, bagaimanapun, masih mampu menyerang pangkalan militer AS di Timur Tengah dan mengganggu pelayaran di Selat Hormuz selama konflik yang telah berlangsung lebih dari delapan bulan, sehingga mendorong kenaikan harga minyak global.
