Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menghadapi pemungutan suara pemakzulan di DPR AS yang diperkirakan berlangsung pekan ini.
Anggota DPR dari Partai Republik asal Kentucky, Thomas Massie, mengajukan pasal-pasal pemakzulan pada Senin, memicu tenggat dua hari untuk pemungutan suara.
Dakwaan mencakup tuduhan melancarkan perang terhadap Iran tanpa persetujuan kongres dan berbagai penyalahgunaan kekuasaan lainnya.
Hegseth Tetap Bertahan
Hegseth menegaskan tidak akan mundur dan meluncurkan kampanye media sosial untuk membela diri.
Dalam pesan video minggu lalu, ia membandingkan kasusnya dengan Presiden Donald Trump yang pernah dimakzulkan dua kali.
"Itu tidak berhasil terhadap Presiden Trump, dan tidak akan berhasil terhadap saya," ujarnya.
Saat ditanya apakah ia memiliki cukup dukungan dari Partai Republik untuk menggagalkan pemakzulan, Hegseth menjawab, "Kami tidak khawatir soal itu."
Ia juga mengumumkan konferensi pers pada Selasa, yang pertama di Pentagon sejak Mei.
Trump mendukung Hegseth dan mengecam upaya pemakzulan dalam wawancara dengan CBS "60 Minutes" yang disiarkan Minggu.
"Mereka ingin memakzulkan dia. Sangat tidak adil.
Kita punya dua perang, kita menangi keduanya," kata Trump seperti dikutip dari transkrip CBS.
Trump merujuk pada perang Iran yang menemui jalan buntu dan Venezuela, tempat militer AS menggulingkan Presiden Nicolás Maduro dalam serangan komando mendadak di kediamannya pada Januari.
Risiko Anggaran Pertahanan
Sejumlah anggota parlemen Republik khawatir jika Hegseth bertahan, hubungannya yang tegang dengan Kongres akan melemahkan dorongan pemerintahan Trump untuk paket belanja pertahanan senilai $1,5 triliun.
Massie, kritikus Trump yang akan meninggalkan jabatannya pada Januari, memperingatkan bahwa pemakzulan akan "jauh lebih lembut" dibandingkan apa yang akan dihadapi Hegseth setelah Demokrat mengambil kendali pada Januari.
"Mereka akan menggelar dengar pendapat dan pengadilan.
Presiden Trump harus mengganti Menteri Hegseth sekarang selagi ia masih bisa mendapatkan pengganti yang dikonfirmasi di Senat," kata Massie.
Demokrat berjanji akan menyelidiki Hegseth atas berbagai isu, termasuk pemecatan ketua Kepala Staf Gabungan dan pemimpin senior lainnya.
Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries pada Minggu mengatakan ia "sangat setuju" terhadap langkah pemakzulan Hegseth.
Pasal pemakzulan Massie menuduh Hegseth melakukan "kejahatan dan pelanggaran berat" mulai dari memimpin perang Iran hingga berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk melanggar hak kebebasan berbicara Senator AS Mark Kelly dari Arizona.
Tahun lalu, Hegseth berupaya menuntut Kelly setelah ia dan lima Demokrat lain di Kongres yang berlatar belakang militer dan intelijen mendesak tentara AS menolak perintah ilegal.
Hegseth menuduh mereka melakukan hasutan, yang saat itu menurut Trump dalam unggahan media sosial "dapat dihukum mati!"
Sumber kongres mengatakan resolusi tersebut mungkin memiliki mayoritas sederhana yang dibutuhkan untuk lolos di DPR yang dikuasai Republik sebelum Demokrat mengambil alih pada 3 Januari.
Namun, keyakinan di Senat tampaknya tidak mungkin, karena dibutuhkan mayoritas dua pertiga dan Republik hanya memegang 53 dari 100 kursi.
Ketua DPR Mike Johnson menentang upaya tersebut, dengan mengatakan pemakzulan "di tengah permusuhan di luar negeri" akan menjadi "hal yang buruk bagi sekutu dan musuh kita untuk dilihat."
Kemarahan pemilih atas perang membantu Demokrat memenangkan kendali Kongres dalam pemilihan paruh waktu pekan lalu, memperdalam perpecahan Republik atas konflik yang secara terbuka dipertanyakan Wakil Presiden JD Vance dan dibela Hegseth sebagai "berani dan bersejarah."
Hegseth menyebut dirinya sebagai menteri perang, bagian dari upayanya untuk mengubah citra militer yang menurutnya terlalu lemah dan "woke" saat ia menjabat tahun lalu.
Jika dimakzulkan, ia akan menjadi pemimpin sipil militer AS kedua yang mengalami hal itu setelah William Belknap pada 1876.
