Ahmad Khozinuddin bersama rombongan mendatangi Gedung DPR RI di Jakarta pada Senin 12 Oktober 2026.
Kedatangan mereka untuk menyampaikan aduan terkait desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan MK soal ijazah SLTA atau sederajat miliknya.
Rombongan Khozinuddin sempat tertahan di pintu masuk DPR karena persoalan prosedur penerimaan tamu.
Setelah berdebat dengan petugas keamanan, mereka akhirnya diperbolehkan masuk ke gedung.
Khozinuddin memprotes aturan akses masuk yang menurutnya menyulitkan masyarakat saat hendak menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat.
"Protokol macam apa ini? Rakyat mau masuk, mengirim surat, mau bertemu dengan wakilnya enggak diperkenankan, hanya batasan dua.
Ini berapa triliun Gedung dibangun dari rakyat? Karyawan semuanya dibayar oleh rakyat," ujar Ahmad Khozinuddin, kuasa hukum pelapor.
Dalam kunjungan tersebut, Khozinuddin juga mendorong DPR untuk menindaklanjuti persoalan terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu menjadi topik pembahasan dalam program KompasTV bersama dirinya dan Ade Darmawan.
KompasTV melaporkan sejumlah pihak meminta DPR tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi menggunakan fungsi lembaga tersebut untuk merespons polemik yang berkembang.
Selain rombongan Khozinuddin, rombongan Mercy Sihombing juga sempat tertahan di Gerbang Pancasila DPR.
Menurut Sindonews, persoalan muncul karena arahan jalur masuk yang berbeda antara petugas keamanan dan rombongan tersebut.
"Saya mohon pada Pimpinan DPR, tolonglah, latih pamdal, sekuriti untuk menghormati tamu. Kami ke sini ke rumah kami, ke rumah rakyat.
Saya marah, saya disuruh muter dan parkir di GBK untuk masuk ke sini.
Urusan sepele ini jadi panjang karena kita sebagai rakyat justru dihalang-halangi masuk rumah rakyat," ujar Mercy Sihombing.
Setelah terjadi perdebatan di area gerbang, kepolisian membuat blokade sementara di depan rombongan Mercy Sihombing.
Khozinuddin kemudian mendatangi rombongan tersebut dan berbicara dengan petugas hingga mereka dapat memasuki gedung DPR.
