Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku setelah ditetapkan pada 28 Oktober 2026, dan salah satu aturan yang paling disorot adalah larangan bagi perusahaan menahan ijazah pekerja.
Undang-undang ini disahkan DPR dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa, 6 Oktober 2026, yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. UU ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 31 Oktober 2024, yang memerintahkan pemisahan aturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dengan tenggat dua tahun hingga 31 Oktober 2026. Pengesahan terjadi sekitar tiga pekan sebelum batas waktu tersebut.
Isi Pasal 78: Larangan Tahan Ijazah
Pasal 78 ayat (1) menyatakan pemberi kerja dilarang mensyaratkan ijazah atau dokumen pribadi pekerja dan menahan ijazah atau dokumen pribadi sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Ayat (2) memberi pengecualian untuk ijazah atau dokumen yang berasal dari pendidikan dan pelatihan yang dibiayai perusahaan, berdasarkan perjanjian kerja tertulis, untuk kepentingan yang dibenarkan hukum. Perusahaan yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif.
Larangan serupa juga berlaku bagi penyalur tenaga kerja. Pasal 50 ayat (1) melarang pelaksana penempatan tenaga kerja menahan ijazah atau dokumen pribadi pencari kerja sebagai jaminan penempatan.
Pasal 228: Cegah PHK
Selain soal ijazah, UU ini mengatur pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui Pasal 228. Pemberi kerja, pekerja atau buruh, serikat pekerja, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah wajib mengupayakan pencegahan PHK melalui sepuluh tahapan, dan PHK wajib diupayakan melalui perundingan bipartit secara musyawarah mufakat.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut UU ini memuat 13 ketentuan atau pilar baru. Di antaranya dana cadangan pesangon, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), perlindungan pekerja perempuan dan penyandang disabilitas, serta perlindungan bagi pengemudi ojek online dan pekerja platform digital.
Aturan teknis pelaksanaan UU ini masih membutuhkan peraturan pemerintah turunan. Pekerja yang ijazahnya masih ditahan perusahaan dapat melapor ke Dinas Ketenagakerjaan atau Posko Pengawasan Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.
Dengan berlakunya UU 27/2026, praktik penahanan ijazah yang selama ini dikeluhkan banyak pekerja kini memiliki dasar hukum larangan yang jelas. Pekerja yang masih mengalami praktik tersebut kini dapat menuntut haknya dengan merujuk langsung pada Pasal 78 undang-undang ini.
