Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 19 November 2026 mengesahkan RUU Perampasan Aset. Politisi PKS Mardani Ali Sera menanggapi momen itu lewat cuitan di media sosial X: ia menyebutnya tonggak sejarah, tetapi mengingatkan undang-undang tersebut wajib berjalan transparan dan akuntabel.
"Paripurna 19/11 mengesahkan RUU Perampasan Aset. Tonggak sejarah tapi juga wajib berjalan transparan dan akuntabel," ujar Mardani.
HMP Mestinya Tetap Disampaikan
Dalam cuitan yang sama, Mardani menyinggung Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang sebelumnya dibahas. Menurutnya, HMP mestinya tetap disampaikan, meski kemudian bisa dihentikan karena Wakil Presiden sudah mengundurkan diri.
"Saya singgung juga HMP mestinya disampaikan walau kemudian bisa dihentikan krn Wapres sdh mundur," ungkapnya.
Uang Masyarakat Dikembalikan
Mardani juga menyoroti substansi undang-undang yang baru disahkan itu. Ia menekankan bahwa uang masyarakat akan dikembalikan kepada pemilik haknya, sejalan dengan tuntutan agar pelaksanaannya transparan dan akuntabel.