Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menguat di Senayan. Delapan fraksi di DPR bersama-sama mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), dan bila proses itu berujung pada pencopotan, istrinya, Selvi Ananda, disebut akan kehilangan sederet jabatan yang melekat pada peran istri wakil presiden.
Usulan HMP tersebut dilaporkan mencuat pada Selasa, 11 November 2026. Perlu ditegaskan, langkah ini masih berada pada tahap usulan dan proses di parlemen. Belum ada pemakzulan yang selesai, apalagi pencopotan jabatan, sehingga seluruh konsekuensi yang dibicarakan masih bersifat hipotetis.
Dalam forum HMP, isu yang diangkat antara lain soal ijazah Gibran. Perwakilan PAN, Sarifudin Sudding, juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam pembahasan tersebut.
Jumlah penandatangan usulan itu dirinci per fraksi. PKS menjadi yang terbanyak dengan 28 orang, disusul Demokrat 18 orang, PDIP 14 orang termasuk Adian Napitupulu, dan PKB 14 orang. Golkar tercatat 13 orang dan Gerindra 11 orang, sementara NasDem disebut melibatkan seluruh anggota fraksinya tanpa angka pasti. Untuk PAN, jumlah penandatangan tidak dirinci, hanya kehadiran Sarifudin Sudding di forum yang disebutkan.
Jabatan Selvi yang Disebut Akan Gugur
Bagian yang paling banyak menyita perhatian publik adalah nasib jabatan Selvi Ananda. Selvi disebut akan kehilangan jabatan-jabatan yang melekat pada posisinya sebagai istri wakil presiden apabila Gibran benar-benar dimakzulkan.
Dua jabatan yang dirinci adalah Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) periode 2024–2029 dan Bunda PAUD Nasional. Dekranas merupakan lembaga yang berurusan dengan pengembangan kerajinan Indonesia, sedangkan Bunda PAUD berperan dalam bidang pendidikan anak usia dini.
HMP sendiri merupakan jalur prosedural yang ditempuh di DPR untuk menyatakan pendapat atas suatu persoalan penting yang menyangkut penyelenggara negara. Karena sifatnya prosedural, usulan yang diajukan delapan fraksi ini masih harus melewati tahapan-tahapan berikutnya di parlemen sebelum menghasilkan keputusan apa pun yang bersifat final. Artinya, pembahasan mengenai nasib jabatan Gibran maupun konsekuensi turunannya bagi keluarganya masih berada pada ranah wacana politik yang cair. Publik pun perlu memilah mana informasi yang sudah menjadi keputusan resmi dan mana yang masih berupa usulan, agar tidak keliru menyimpulkan situasi yang sebenarnya masih bisa berubah mengikuti dinamika di Senayan dari waktu ke waktu.
Kedua jabatan itu dipahami melekat pada posisi istri wakil presiden, sehingga secara otomatis gugur bila posisi tersebut berakhir melalui pemakzulan. Namun sekali lagi, skenario ini baru akan terjadi apabila seluruh proses HMP di DPR benar-benar berlanjut hingga berujung pencopotan, sesuatu yang hingga kini belum terjadi.
