Istana mengonfirmasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Keduanya bertemu selama kurang lebih dua setengah jam untuk membicarakan hal tersebut.
Keterangan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurutnya, Prabowo tidak menolak niat yang disampaikan Gibran, tetapi memberikan nasihat serta meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki wakil presiden.
Perlu dicatat, yang disampaikan Gibran adalah niat untuk mundur, bukan pengunduran diri resmi. Hingga kini belum ada keputusan akhir mengenai langkah tersebut.
Latar Belakang Putusan Mahkamah Agung
Niat mundur itu muncul di tengah polemik ijazah Gibran. Melalui putusan kasasi bernomor 742 K/TUN/2026, Mahkamah Agung memerintahkan kementerian pendidikan mencabut surat penyetaraan ijazah Gibran dan menyatakannya tidak berlaku lagi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan soal ijazah tersebut sudah bersifat final. Pernyataan itu membuat sorotan publik terhadap posisi Gibran kian menguat dalam beberapa hari terakhir.
PKS dan Petisi Hak Menyatakan Pendapat
Di parlemen, Partai Keadilan Sejahtera menilai ada dua pilihan yang terbuka: Gibran mengundurkan diri, atau DPR menjalankan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik tersebut.
Hampir 50 anggota DPR telah menandatangani petisi HMP dan menyerahkannya kepada pimpinan DPR. Langkah itu menunjukkan persoalan ini tidak hanya berhenti pada pernyataan niat, tetapi juga bergerak di jalur politik parlemen.
Dengan posisi Prabowo yang belum menolak dan proses di DPR yang berjalan, publik kini menunggu tindak lanjut resmi dari kedua jalur tersebut. Sampai ada keputusan yang diumumkan secara resmi, status Gibran tetap sebagai wakil presiden yang menjalankan tugasnya.
Dua Jalur yang Berjalan Bersamaan
Perkembangan ini menarik karena dua jalur bergerak hampir bersamaan. Di jalur eksekutif, keputusan berada di tangan presiden setelah mendengar langsung niat wakilnya dalam pertemuan dua setengah jam tersebut. Di jalur legislatif, petisi HMP yang ditandatangani hampir 50 anggota DPR menunjukkan persoalan ini juga dibaca sebagai isu konstitusional oleh sebagian wakil rakyat.
Hak Menyatakan Pendapat sendiri merupakan mekanisme DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan atau peristiwa penting yang berdampak luas. Penyerahan petisi ke pimpinan DPR adalah tahap awal; apakah mekanisme itu benar-benar dijalankan bergantung pada proses politik berikutnya di parlemen.
