Rapat paripurna DPR RI pada Selasa (10/11/2026) tidak menyediakan sesi interupsi. Anggota DPR Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo pun menyampaikan sikapnya dengan cara lain: keluar ruangan sambil mengangkat kertas bertuliskan "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan".
Rapat Singkat, Hanya Pidato Ketua DPR
Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, itu dihadiri 403 anggota dan hanya mendengarkan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani, sehingga selesai dalam waktu sekitar 15 menit tanpa satu pun interupsi. Dalam pidatonya, Puan menekankan aparat penegak hukum harus bekerja profesional dan independen, tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun, dan kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, atau membungkam suara kritis masyarakat.
Dorongan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran
Di balik aksi itu, PKS dan PKB disebut sudah terang-terangan ingin menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Yanuar sendiri mengaku sudah menandatangani usulan hak tersebut dan menyerahkannya kepada pimpinan DPR. Ia meminta pimpinan memproses usulannya agar berlanjut ke tahap-tahap berikutnya.
Yanuar: Ini Representasi Aspirasi Publik
Menjelaskan aksinya, Yanuar menyebut kertas itu sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat — representasi dari apa yang dikenal publik — yang ia pilih karena anggota tidak memiliki sesi untuk interupsi dalam paripurna tersebut. Menurutnya, tulisan di kertasnya singkat, padat, dan jelas, sehingga semua orang paham maksudnya tanpa perlu penjelasan panjang.
