Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri kembali menguat. Pemicunya adalah putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran, yang kini menjadi perbincangan di DPR dan partai politik.
Pada Senin, 9 November 2026, Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Parera menyampaikan bahwa Gibran sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Jika tidak, kata Andreas, DPR dapat menempuh proses pemakzulan.
"Ya, memang itulah situasinya, mundur atau dimakzulkan. Sejak awal saya dan banyak anggota DPR, termasuk pengamat, sudah mengusulkan agar dia mengundurkan diri," ujar Andreas, seperti dikutip sejumlah media.
Andreas juga meminta DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran, dengan mengacu pada Pasal 7, 7A hingga 7C UUD 1945 mengenai mekanisme pemakzulan.
Putusan MA dan MK yang menjadi pemicu
Polemik ini bermula dari gugatan yang diajukan seorang warga bernama Muhammad Subhan Palal ke PTUN Jakarta. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi tersebut melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada 30 Oktober 2026.
Dalam putusan itu, MA menyatakan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran — Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 — tidak sah dan batal demi hukum.
Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA. Namun, MK menolak permohonan para pemohon karena mereka dinilai tidak memiliki kedudukan hukum, dan menegaskan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
PSI minta klarifikasi dulu, DPR menunggu masa sidang
Sikap berbeda disampaikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketua DPP PSI Bestari Barus meminta Gibran diberi kesempatan memberikan klarifikasi langsung kepada publik sebelum muncul langkah pemakzulan. "Polemik ijazah apakah memang harus membuat seseorang mundur? Seharusnya ada kesempatan yang diberikan kepada Pak Wapres, Pak Gibran, untuk melakukan klarifikasi secara langsung," ujar Bestari pada Selasa, 10 November 2026. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan lembaganya akan menindaklanjuti putusan MA setelah masa reses berakhir pada 10 November 2026. Menurut Dasco, DPR menerima banyak aspirasi dari organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi mengenai posisi Gibran, dan pembahasan lebih lanjut baru dapat berjalan setelah masa sidang resmi dimulai.
Perlu ditegaskan, hingga artikel ini ditulis, Gibran belum mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Yang ada saat ini adalah desakan dari sejumlah pihak, serta wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR sebagai pintu masuk proses pemakzulan. Desakan serupa juga disuarakan massa Aliansi Rakyat Menggugat yang menggelar aksi di depan Istana Wakil Presiden pada Senin, 9 November 2026.
