Partai Gerindra belum menentukan sikap terhadap usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meski menilai usulan itu perlu disikapi serius karena menyangkut pemimpin negara.
Belum Ambil Sikap, Tunggu Proses Berjalan
Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menyampaikan pernyataan itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Ia menilai usulan pemakzulan terhadap seorang pemimpin negara tidak boleh dianggap remeh. Namun Gerindra, katanya, masih menunggu kajian, proses, dan perkembangan yang ada; sikap resmi baru akan ditentukan setelah prosesnya berjalan sesuai ketentuan konstitusional.
Desak MA dan MK Verifikasi Polemik Ijazah
Kamrussamad meminta Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) segera melakukan kajian dan verifikasi atas polemik ijazah Wapres Gibran. Tujuannya, menurut dia, agar ada kepastian hukum, polemik mereda, dan masyarakat memperoleh kejelasan mengenai status hukumnya.
Hormati Aspirasi Lintas Fraksi
Gerindra juga menyatakan menghormati fraksi lain yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya, serta setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Menurut iNews, usulan pemakzulan itu digulirkan sejumlah anggota DPR yang mulai menandatangani hak menyatakan pendapat dengan alasan dugaan pelanggaran konstitusi dalam proses pencalonan Gibran; nama dan jumlah penandatangan tidak disebutkan sumber.
Sampai berita ini ditulis iNews, belum ada tanggapan dari Gibran atau Istana, belum ada tahapan proses di DPR/MPR yang diuraikan, dan belum ada pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai usulan tersebut.
