Publik mengenal Yanuar Arif Wibowo lewat selembar kertas. Pada rapat paripurna DPR, Selasa, 10 November 2026, anggota dewan itu tiba-tiba berdiri, mengacungkan kertas bertuliskan "USUL HAK MENYATAKAN PENDAPAT, PEMAKZULAN GIBRAN", kemudian melangkah ke meja Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan menggantungkan kertas tersebut di meja pimpinan sidang.
Aksi di Tengah Polemik Ijazah
Menurut Yanuar, aksinya adalah protes atas polemik ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang belum tuntas, sekaligus dorongan agar DPR segera mengambil sikap. Ia menegaskan aksinya demi kepentingan bangsa dan negara serta marwah lembaga legislatif, bukan demi panggung atau sensasi, dan menyatakan akan berjuang sesederhana mungkin dengan sikap itu. Ia mengaku sempat mengajak sebanyak mungkin rekannya di Fraksi PKB untuk bersama mengusulkan hak menyatakan pendapat, tetapi tidak ada satu pun yang bersedia. Adapun Fraksi PKS disebut menyampaikan sikap kritis terhadap Gibran dan akan ikut mengajukan usul hak menyatakan pendapat terhadap sang wakil presiden.
Anak Surabaya, Lulusan Hukum UI
Yanuar lahir di Surabaya pada 4 Januari 1978. Ia menempuh pendidikan di SDN 3 Surabaya, SMPN 13 Surabaya, dan SMAN 16 Surabaya, lalu lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2010. Kariernya sebelum ke Senayan terbilang beragam: editor di sebuah media massa berbasis di Jakarta, staf ahli di DPR RI selama lebih dari sepuluh tahun, hingga anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019–2024.
Jejak Panjang di PKB
Di parlemen, Yanuar duduk sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi PKB — periode pertamanya — mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas dan Cilacap) setelah meraih 31.438 suara. Ia bertugas di Komisi XIII yang membidangi reformasi hukum, HAM, dan pengawasan lembaga pemasyarakatan. Di partainya, ia pernah memegang banyak jabatan: Ketua DPC PKB Jakarta Timur (2005–2010), Ketua Bidang OKK DPW PKB DKI Jakarta (2010–2015), Sekretaris DPW PKB DKI Jakarta (2021–sekarang), hingga Ketua DPP PKB Bidang Hukum dan HAM serta Juru Bicara DPP PKB (2019–2024), di samping jabatan di sejumlah organisasi kepemudaan.
