Pencarian terkait PTUN melonjak seiring polemik hukum ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini sudah final.
Menurut Yusril, putusan MA bersifat final, sama halnya putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tanpa upaya hukum. Satu-satunya pengecualian adalah pengajuan Peninjauan Kembali (PK), dan sampai kini kementerian terkait belum mengajukan PK atas putusan tersebut.
Gibran Bukan Pihak dalam Perkara
Yusril menjelaskan posisi hukum Gibran dalam perkara ini. Yang menjadi tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan Gibran secara pribadi.
Gibran juga tidak pernah mengajukan diri sebagai tergugat intervensi. Konsekuensinya, ia tidak memiliki jalur banding atau upaya hukum sendiri untuk membuktikan ijazahnya sah melalui perkara tersebut.
Surat Penyetaraan Diperintahkan Dicabut
Dalam putusannya, MA memerintahkan kementerian mencabut surat penyetaraan ijazah Gibran dan menyatakannya tidak berlaku lagi. MA menilai tidak ada bukti Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara SMA.
Karena surat yang menjadi objek sengketa sudah dinyatakan tidak berlaku, Yusril menilai langkah kembali berperkara ke PTUN sekarang tidak ada gunanya. Perkara baru akan terhenti karena objek sengketanya sudah tidak ada.
Dengan penjelasan itu, jalur hukum yang tersisa secara teori hanyalah PK dari pihak kementerian. Selama PK tidak diajukan, putusan MA menjadi titik akhir sengketa hukum soal surat penyetaraan ijazah tersebut.
Memahami Istilah yang Ramai Dicari
PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang menangani sengketa antara warga atau badan hukum melawan keputusan pejabat tata usaha negara. Dalam konteks ini, yang disengketakan adalah surat penyetaraan yang diterbitkan kementerian, sehingga wajar istilah PTUN ikut muncul dalam pencarian publik.
Akan tetapi, penjelasan Yusril menutup ruang itu: sengketa baru mensyaratkan adanya objek yang disengketakan, sementara surat penyetaraan tersebut sudah diperintahkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh MA. Ditambah fakta bahwa Gibran bukan pihak dalam perkara dan tidak pernah masuk sebagai tergugat intervensi, peta jalurnya menjadi jelas: bola kini berada di kementerian, apakah akan mengajukan Peninjauan Kembali atau menerima putusan sebagai akhir perkara.
