Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan: fasilitas apa saja yang diterima seorang wapres setelah resmi mundur? Jawabannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.
Perlu digarisbawahi, pembahasan ini bersifat penjelasan aturan dalam konteks wacana, bukan kejadian yang sudah terjadi. Fasilitas purnajabatan baru berlaku setelah pengunduran diri resmi selesai, bukan sejak usulan diajukan.
Konteks wacana ini adalah diterimanya usulan terkait Gibran oleh pimpinan DPR dari 120 anggota DPR, yang diajukan sebagai Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Pengunduran diri wapres sendiri mengikuti proses konstitusional dan parlemen, dengan keterlibatan DPR dan MPR.
Dasar hukum utamanya adalah UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Rincian Hak Mantan Wakil Presiden
Berdasarkan aturan tersebut, mantan wakil presiden berhak atas uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Selain pensiun, negara juga menyediakan rumah bagi mantan wapres.
Paket fasilitas lainnya mencakup kendaraan, dukungan rumah tangga, serta perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan itu diberikan untuk mantan wapres beserta keluarganya melalui fasilitas negara. Pengamanan dan pengawalan juga termasuk dalam paket purnajabatan.
Penjelasan ini menjadi relevan karena wacana pengunduran diri kerap disalahpahami seolah seorang pejabat langsung kehilangan seluruh haknya begitu menyatakan mundur. Padahal, kerangka hukumnya sudah disiapkan sejak lama melalui UU 1978, yang memang dirancang untuk menjamin keberlangsungan hidup serta penghormatan negara kepada mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya setelah masa jabatan berakhir, apa pun cara berakhirnya jabatan tersebut selama prosesnya sah. Dengan kerangka itu, hak pensiun, rumah, kendaraan, dukungan rumah tangga, perawatan kesehatan, hingga pengamanan dipahami sebagai hak yang melekat pada status purnajabatan, bukan imbalan baru yang diberikan karena seseorang memilih mundur.
Fasilitas purnajabatan ini berbeda dari fasilitas yang lebih luas saat seseorang masih menjabat. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, dikutip menyampaikan bahwa prosedur mundur harus formal dan sah menurut hukum. Yang juga penting, tidak ada fasilitas baru atau khusus yang lahir dari pengunduran diri itu sendiri, karena semuanya sudah diatur dalam UU 1978.
