Kabar beredar soal niat Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk mundur memunculkan pertanyaan: bila benar terjadi, apakah ia tetap berhak atas rumah dari negara?
Pertanyaan itu mencuat seiring beredarnya kabar bahwa Gibran berniat mundur dan niat tersebut disebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun penting ditegaskan, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi pengunduran diri itu, dan tidak ada surat pengunduran diri formal yang tersaji sebagai fakta terkonfirmasi. Pembahasan ini karenanya bersifat hipotetis: menakar aturan yang berlaku apabila skenario itu benar-benar terjadi.
Secara aturan, jawabannya mengarah pada ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa mantan presiden dan mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak atas rumah yang layak dari negara. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), dan pengunduran diri termasuk dalam kategori berhenti dengan hormat.
Satu Rumah Sekali Seumur Hidup
Aturan turunannya ada di Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014. Perpres tersebut menyebutkan mantan presiden dan mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat menerima satu rumah yang layak, dan pemberian itu hanya berlaku sekali seumur hidup. Rumah diberikan beserta perabotnya.
Seluruh pajak, pengurusan dokumen, dan biaya terkait rumah itu ditanggung penuh oleh kas negara. Undang-undang juga tidak mensyaratkan masa jabatan minimum, sehingga hak atas rumah tidak bergantung pada berapa lama seorang wapres menjabat.
Cara Penyediaan dan Celah Teknis
Cara penyediaan rumah diatur dalam PMK Nomor 120/PMK.06/2022. Pilihannya meliputi membeli tanah beserta bangunan, membeli tanah lalu membangun, atau membangun di atas tanah milik mantan pejabat itu sendiri, dengan mempertimbangkan standar kelayakan, aspek keamanan Paspampres, dan kemampuan keuangan negara. Adapun secara prosedur, surat pengunduran diri wakil presiden disampaikan ke MPR.
Ada celah administratif yang patut dicatat. Perpres 52/2014 mengasumsikan rumah disiapkan sebelum pejabat selesai menjabat dan dirancang untuk akhir masa jabatan normal lima tahun. Untuk wapres yang mundur mendadak, penyediaannya masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah.
Di luar rumah, mantan wapres yang berhenti dengan hormat juga berhak seumur hidup atas pensiun pokok dan tunjangan hari tua setara pensiunan aparatur negara, biaya operasional rumah tangga seperti listrik, air, dan telepon, biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga, serta mobil dinas negara dengan sopir pribadi. Sekali lagi, semua itu adalah penjelasan aturan untuk skenario hipotetis, bukan keputusan bahwa Gibran sudah mundur atau rumah sudah diberikan.
