Nama Arif Kurniawan mendadak jadi sorotan setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan mengumumkan rencana pengambilalihan lahan hutan yang dikuasai pengusaha berinisial AK, yang diduga adalah dirinya.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengumumkan pada pekan itu akan mengambil alih lahan hutan yang dikuasai pengusaha berinisial AK. Inisial tersebut diyakini merujuk pada Arif Kurniawan, sosok yang dijuluki Raja Nikel Indonesia. Perlu digarisbawahi, kaitan identitas AK dengan Arif masih berstatus dugaan, karena pernyataan Satgas tidak menyebut nama lengkapnya secara langsung.
Arif disebut menguasai konsesi tambang nikel seluas sekitar 71.000 hektare. Bersama mitra bisnisnya, Edi Liu Amas, ia dilaporkan memegang saham di sedikitnya 20 konsesi tambang nikel di Indonesia. Luas konsesinya bahkan disebut jauh melampaui tambang Weda Bay Nickel di Maluku Utara yang digambarkan sebagai tambang nikel terbesar dunia.
Kuasai Sepertiga Penjualan Nikel
Skala bisnisnya tidak kecil. Pada 2024, ia dilaporkan menguasai sekitar sepertiga total penjualan nikel Indonesia dengan nilai sekitar US$3 miliar. Operasi bisnisnya dijalankan lewat perusahaan PT Dua Delapan Resources, setelah sebelumnya ia berkarier di Glencore Plc, perusahaan tambang dan energi internasional asal Swiss.
Meski berkuasa besar di industri nikel, namanya nyaris tak dikenal di lingkaran bisnis dan politik Indonesia. Ia baru mencuat setelah profil Bloomberg pada akhir 2025 berjudul "How a reclusive ex-Glencore trader became Indonesia's nickel king" mengangkat kisahnya ke publik.
Pernyataan Satgas PKH
Juru bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyampaikan keterangan di Gedung Pidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu 4 November 2026. Ia menyatakan satgas akan menyita seluruh kawasan hutan yang dikuasai Arif dan jaringan AK, dengan penertiban yang tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan serta pemanfaatan hutan ilegal oleh perusahaan terafiliasi.
Menurut Barita, satgas telah menginventarisasi, memverifikasi, dan menertibkan aktivitas bisnis serta penguasaan hutan perusahaan dalam jaringan tersebut. Satgas juga akan mengejar denda administratif dan pemulihan aset sesuai kriteria pemeriksaan dan peraturan yang berlaku.
Barita menegaskan sanksi administratif tidak menghalangi pertanggungjawaban pidana. Bila ditemukan tindak pidana, proses pidana akan berjalan bagi siapa pun yang terlibat, termasuk AK. Satgas juga memeriksa dugaan keterkaitan perusahaan afiliasi AK dengan aparat penegak hukum, termasuk dugaan backing jenderal polisi bintang empat. Nama jenderal itu tidak disebutkan, dan kaitan tersebut masih berupa dugaan yang sedang diverifikasi.
