Rabu, 11 November 2026, menjadi hari yang panas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan itu disampaikan para pengusul dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Berdasarkan penyampaian perwakilan masing-masing pengusul, total anggota yang menandatangani usulan HMP mencapai 120 orang dari seluruh fraksi yang ada di parlemen.
Rinciannya, Fraksi PDIP menyumbang 14 pengusul, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang. Pengusul dari tiap fraksi dibacakan bergiliran, antara lain Dolfie OFP dari PDIP, Ahmad Doli Kurnia dari Golkar, Sugeng Suparwoto dari NasDem, Muhammad Khozin dari PKB, Mardani Ali Sera dari PKS, dan Sarifuddin Sudding dari PAN.
Dasar hukum pengajuan HMP
HMP yang diajukan berkaitan dengan polemik ijazah Gibran sebagai salah satu persoalan mengenai persyaratan seorang wakil presiden. Dasarnya merujuk pada Pasal 79 ayat 3 huruf c Undang-Undang MD3, yakni hak menyatakan pendapat terhadap wakil presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatannya.
Pimpinan DPR menyatakan telah menerima usulan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 201 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR. Usulan selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku di DPR.
Latar polemik ijazah
Polemik ini berpangkal pada putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara dengan tamat SMA. Putusan itu kemudian diperkuat putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.
Usulan HMP sendiri sudah beredar sejak Senin malam, 9 November 2026. Pada Selasa, 10 November, jumlah penandatangan sudah melampaui 25 orang — batas minimal pengajuan HMP menurut UU MD3 — sebelum akhirnya membengkak menjadi 120 orang pada Rabu ini.
HMP kerap disebut sebagai pintu menuju pemakzulan, namun HMP itu sendiri bukan putusan pemakzulan. HMP adalah pernyataan sikap DPR yang menjadi tahapan awal dari proses yang panjang dan masih harus melewati mekanisme parlemen serta lembaga terkait. Publik kini menanti langkah pimpinan DPR menindaklanjuti usulan 120 anggota tersebut.
