Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang negara sebesar Rp13,24 triliun hasil penagihan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).
Dana yang masuk ke kas negara terdiri dari denda administratif sektor kehutanan Rp3,47 triliun, penerimaan pajak wajib pajak tindak lanjut Satgas PKH Rp8,22 triliun, dan tindak pidana khusus pajak Rp1,53 triliun.
Selain menyetor dana, Satgas PKH memulihkan 259.230,73 hektare kawasan hutan.
Pemulihan itu melingkupi perkebunan seluas 140.762,04 hektare, hutan konservasi dan lindung 118.256,74 hektare, serta sektor pertambangan 211,95 hektare.
Prabowo Apresiasi Petugas yang Digertak
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah memberantas pelanggaran di kawasan hutan meski jajaran Satgas PKH menghadapi intimidasi dan gertakan.
"Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak, tidak hanya saudara keluarga saudara juga diancam," kata Prabowo.
Presiden menyampaikan apresiasi kepada para petugas yang tetap bertahan mengemban tugas negara dan tidak menyerah terhadap ancaman pihak penjarah.
"Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar tapi saya juga bukan orang yang bodoh.
Saya punya mata dan telinga di mana-mana," tutur Prabowo.
Kepala Negara juga mempersilakan anggota yang merasa tidak sanggup untuk mengundurkan diri dari satuan tugas tersebut.
"Silakan saudara nonton atau kalau saudara pun mau bergabung dengan kelompok yang menjarah kekayaan kita, kalau saudara mau lebih setia kepada kekuatan-kekuatan itu, silakan," ucap Prabowo.
Presiden menegaskan pemerintah bersama rakyat tidak akan mundur melawan pihak-pihak yang melanggar hukum.
"Percayalah Kebenaran akan menang. Percayalah kita di atas jalan yang benar kita tidak ragu-ragu.
Biar mereka punya uang ratusan triliun mereka bayar buzzer, mereka bayar algoritma, mereka serang kita di sosmed, mereka mau membiayai demonstrasi, kita tidak gentar.
Kita bersama rakyat, kita siap mati untuk rakyat," tandas Prabowo.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan kesiapan Satgas PKH melacak aliran dana kejahatan kawasan hutan hingga ke luar negeri demi mengembalikan aset negara.
"Kami siap melanjutkan tugas dan amanah yang diberikan dengan memastikan bahwa setiap langkah penertiban menjadi bagian dari ikhtiar negara untuk penegakan hukum, mengamankan kekayaan alam, memulihkan aset negara, dan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," ucap Burhanuddin.
Pihaknya menyampaikan apresiasi atas sinergi 12 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH dalam mengamankan kekayaan alam Indonesia.
"Capaian yang telah diraih merupakan keberhasilan kita bersama-sama. Namun, tugas ini harus kita lanjutkan dan kita tuntaskan," kata Burhanuddin.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan seluruh dana Rp13,2 triliun tersebut akan dialokasikan ke belanja negara dan dicatat sebagai penerimaan negara tahun 2026.
"Rp13 triliun ya masuk ke kas negara.
Jadi pendapatan negara dan nanti keluar melalui belanja negara, berbagai macam belanja prioritas presiden, belanja prioritas pemerintah," ujar Suahasil.
Pemerintah mencatat dana masuk sebagai kombinasi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang porsi penggunaannya ditampilkan pada laporan APBN.
"Jadi, kita catat menjadi bagian dari penerimaan tahun 2026. Tentu dipakai nanti untuk berbagai macam belanja negara yang keluar lewat pos-pos belanja," ujar Suahasil.
Guna merespons perubahan kondisi internasional, pemerintah bakal melaporkan perkembangan penyesuaian belanja negara beserta laporan APBN penutupan September dalam waktu dekat.
"Tahun ini kan terjadi perubahan yang luar biasa di dunia internasional, berbagai macam dinamika internasional, kita serap di dalam belanja, belanja juga akan meningkat.
Nanti kita akan laporkan bagaimana peningkatan belanja tersebut," imbuh Suahasil.
