Klaim yang beredar di media sosial menyebut Kapolri memerintahkan uji forensik ulang atas ijazah Jokowi. Hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut keliru: tidak ditemukan perintah, instruksi, maupun pernyataan Kapolri soal uji ulang.
Klaim itu menyebar melalui unggahan media sosial pada November 2026. Setelah diperiksa, narasi tersebut dinilai salah dan menyesatkan karena membalik peran pihak-pihak yang sebenarnya terlibat.
Faktanya, tuntutan uji forensik ulang justru datang dari kubu Roy Suryo. Pihak inilah yang meragukan hasil pemeriksaan forensik sebelumnya dan menginginkan pemeriksaan ulang secara independen, bukan sebaliknya bertindak atas perintah Kapolri.
Sementara itu, Puslabfor Polri sebelumnya sudah memeriksa ijazah tersebut dalam proses penyidikan. Hasilnya, dokumen dinyatakan cocok dengan dokumen pembanding, termasuk dokumen yang tersimpan di Universitas Gadjah Mada (UGM).
UGM sendiri sebelumnya telah mengonfirmasi keaslian ijazah Jokowi. Konfirmasi kampus itu menjadi salah satu pijakan dalam perkara yang kini diproses penyidik.
Kapolri Hanya Bilang Proses Hukum Berjalan Sesuai Aturan
Dalam rapat Komisi III DPR pada 5 November 2026, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan proses hukum berjalan sesuai aturan. Ia sama sekali tidak memerintahkan uji forensik baru dalam forum tersebut.
Sebagai latar, Jokowi melaporkan dugaan pemalsuan ijazah ke polisi dan perkara itu diproses dalam penyidikan. Polisi kemudian menetapkan tersangka dalam perkara ijazah tersebut, antara lain Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa.
Kekeliruan klaim ini terletak pada pembalikan peran yang dibangun narasinya. Kubu Roy Suryo yang sejak awal meragukan hasil forensik dan menuntut pemeriksaan ulang independen digambarkan seolah-olah bergerak karena diperintah Kapolri, padahal tuntutan itu murni datang dari pihak mereka sendiri. Sebaliknya, kepolisian melalui Puslabfor justru sudah bekerja memeriksa dokumen dan menyatakan ijazah tersebut cocok dengan pembandingnya. Ketika dua fakta itu ditukar posisinya, lahirlah kesan seolah ada keraguan resmi dari kepolisian terhadap keaslian ijazah, sesuatu yang tidak pernah dinyatakan oleh Kapolri maupun jajarannya dalam kesempatan resmi mana pun.
Tidak ada rilis resmi, catatan rapat, maupun laporan kredibel yang mendukung klaim perintah Kapolri. Karena itu, narasi yang menyebut Kapolri memerintahkan uji forensik ulang ijazah Jokowi dipastikan keliru.
