DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026. Namun satu ketentuan yang paling dinanti publik justru tidak masuk: illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan keputusan tersebut setelah pengesahan. Menurut dia, UU Perampasan Aset bersifat formil karena mengatur tata cara hukum acara, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga perampasan aset. Sementara illicit enrichment merupakan pengaturan materiil yang menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.
Habiburokhman menyebut pencampuran keduanya berisiko mengaburkan asas legalitas dan bertentangan dengan perlindungan hak milik dalam UUD 1945. Ia juga menyebut Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan aturan illicit enrichment karena dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.
Keputusan itu diambil setelah Komisi III menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Salah satu masukan yang dikutip adalah pendapat Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Said Karim, yang dalam rapat dengar pendapat umum pada 26 Oktober 2026 mengusulkan agar ketentuan tersebut tidak diatur dalam rancangan undang-undang ini.
Sahroni: Sudah Melalui Banyak Pertimbangan
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni kembali menegaskan hal itu pada Minggu, 22 November 2026. Menurut Sahroni, tidak dimasukkannya ketentuan tersebut sudah melalui berbagai pertimbangan, baik dari aspek hak asasi manusia, kajian akademis, maupun karakter UU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum formil.
Habiburokhman menegaskan tidak ada satu pun pasal yang memberi perlakuan istimewa kepada penyelenggara negara. Menurut dia, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tetap bisa menjadi pintu masuk penyelidikan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Ia juga menekankan bahwa ketiadaan pasal illicit enrichment tidak mengubah tujuan utama undang-undang ini, yakni memastikan pelaku kejahatan tidak menikmati keuntungan dari tindak pidananya. Asas yang dipegang adalah crime does not pay, kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya.
Kritik ICW dan Mahfud MD
Keputusan DPR itu menuai kritik tajam. Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menilai undang-undang ini layak disebut "UU Perampasan Aset Palsu". Salah satu sorotan mereka adalah harta pejabat yang tidak wajar tidak bisa dirampas tanpa ketentuan illicit enrichment.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut roh undang-undang ini hampa. Kritik itu bermuara pada satu soal yang sama: tidak dimuatnya peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
