Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bagus Wahyudiono, staf anggota DPR RI Anwar Sadad, dalam penyidikan dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022. Penahanan dilakukan pada Senin, 16 November 2026, di tengah pengembangan perkara yang melibatkan 21 tersangka.
Bagus merupakan tersangka dari klaster kedua yang diduga berperan sebagai penghubung antara Anwar Sadad dan para koordinator lapangan. Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan penahanan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Menurut KPK, Bagus diduga mengoordinir usulan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para koordinator lapangan, memverifikasi kelengkapan usulan, serta menghimpun dan mengelola setoran commitment fee dari para koordinator lapangan. Ia juga diduga merekapitulasi setiap pembayaran fee tersebut.
Penahanan pertama Bagus berlaku selama 20 hari, hingga 5 Desember 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK. KPK juga menyita aset milik Bagus berupa satu unit rumah di Sidotopo, Surabaya, serta satu unit rumah di Mojokerto.
Alokasi Rp291,5 Miliar dan Fee Rp41,7 Miliar
Dalam perkara ini, KPK menduga Anwar Sadad memperoleh alokasi dana hibah dengan nilai keseluruhan mencapai Rp291,5 miliar selama empat tahun anggaran. Rinciannya Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.
Untuk setiap kuota dana hibah yang menjadi jatahnya, Anwar diduga mensyaratkan commitment fee sebesar 15 hingga 20 persen kepada para koordinator lapangan atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antar-anggota dewan. Dari rangkaian penerimaan selama 2019-2022, KPK menduga terkumpul uang commitment fee sebesar Rp41,7 miliar.
Dari jumlah itu, sekitar Rp40,5 miliar diduga menjadi bagian Anwar Sadad, sementara Bagus disebut memperoleh sekitar Rp1,26 miliar. Dana yang semestinya dipakai kelompok masyarakat disebut hanya tersisa sekitar 55 hingga 70 persen dari anggaran awal.
Bagus dan Anwar Sadad disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anwar Sadad sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga penahanan Bagus dilakukan, ia belum menjalani penahanan.
Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi dana hibah Jawa Timur yang bermula dari operasi tangkap tangan terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022. Secara keseluruhan, KPK telah menetapkan 21 tersangka yang terdiri atas empat pihak penerima dari unsur penyelenggara negara serta 17 pihak pemberi. Hingga 16 November 2026, tujuh tersangka telah ditahan.
