Majelis Permusyawaratan Rakyat menggeser jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Keputusan itu diambil untuk menghindari benturan dengan agenda kedewanan di DPR dan DPD.
Kursi wakil presiden kosong setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 12 November 2026. Sejak saat itu, proses pengisian jabatan orang nomor dua di Indonesia berjalan dengan jadwal yang dipercepat.
MPR sebelumnya sudah mengambil langkah awal melalui rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026. Dalam rapat itu, MPR membentuk Tim Verifikasi beranggotakan 36 orang yang dipimpin salah satu pimpinan MPR. Tim ini bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon wakil presiden sebelum proses pemilihan dilakukan.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengusulkan dua nama calon. Setelah nama diserahkan, Tim Verifikasi akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan syarat masing-masing calon.
Delapan Nama Masuk Bursa
Di tengah proses itu, sejumlah nama mulai mencuat sebagai kandidat. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan tokoh yang dinilai layak dipertimbangkan, yakni Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Golkar sendiri menegaskan keputusan akhir berada di tangan Presiden. Prabowo sebelumnya menyatakan akan menentukan nama pengganti Gibran setelah menyelesaikan kunjungan kerja ke Manila, Filipina, dan Shenzhen, China. Pertemuan lanjutan dengan para ketua umum partai pendukung pemerintah dijadwalkan setelah agenda luar negeri itu selesai.
Yang menarik, calon pengganti Gibran tidak harus berasal dari partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran. Muzani menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur Presiden mengusulkan dua nama kepada MPR, tanpa ketentuan yang membatasi asal politik kandidat. Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyampaikan pandangan yang sama, merujuk Pasal 8 ayat 2 UUD 1945.
Pasal itu mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Jadwal 9 Desember 2026 masih berada jauh di dalam batas waktu tersebut.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga meminta Tim Verifikasi MPR memeriksa tujuh persyaratan calon secara cermat, mulai dari dokumen pendidikan, batas usia, kewarganegaraan, kondisi kesehatan jasmani dan rohani, hingga rekam jejak hukum. Sorotan itu merujuk Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.
