Pengumuman status tersangka mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo sebagai penerima akhir dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menuai beragam respons publik.
Sebagian masyarakat disebut sulit menerima konstruksi resmi kasus tersebut begitu saja. Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia, Agung Baskoro, pada Jumat 13 November 2026 menilai keraguan itu tidak lepas dari rekam jejak kedekatan Listyo Sigit dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Agung menanggapi dinamika opini publik setelah Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memaparkan peran empat tersangka kasus akses ilegal dalam rapat kerja Komisi III DPR pada Kamis 12 November 2026. Menurutnya, persepsi publik tidak terbentuk di ruang hampa, melainkan dibentuk oleh ingatan kolektif soal relasi kuasa masa lalu.
Kedekatan dari Solo hingga Istana
Listyo Sigit tercatat sebagai Kapolri dengan masa jabatan terlama pada era Jokowi, lalu jabatannya berlanjut pada era Presiden Prabowo. Relasi keduanya bermula jauh sebelumnya, yakni pada 2011, ketika Listyo menjabat Kapolresta Surakarta dan Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo.
Menurut Agung, kedekatan itu makin erat setelah Jokowi menjadi presiden. Karena sejarah bersama dari Solo ke Istana itulah sebagian orang mengaitkan kasus hukum ini dengan konstelasi relasi lama, sehingga konstruksi end user yang diumumkan Polri tidak mudah diterima publik.
Paparan Kapolri di Komisi III DPR
Dalam rapat kerja Komisi III DPR, Kapolri Suyudi Ario Seto memaparkan empat perwira tinggi yang menjadi tersangka dugaan akses ilegal dan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Menurut paparan tersebut, Listyo Sigit diduga memberi perintah lisan dan pesan singkat untuk menentukan target sadap serta menjadi end user atau penerima laporan akhir.
Masih menurut paparan Kapolri, Irjen Pol Slamet Uliandi selaku mantan Kadiv TI Polri berperan sebagai penasihat Monitoring Center. Sementara Irjen Pol Eko Hadi Santoso dan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, keduanya mantan Plt Kabagmon Divtik Polri, diduga meneruskan perintah ke operator, memerintahkan penghapusan rekaman data, dan memerintahkan pembubaran grup komunikasi.
Perlu dicatat, seluruh peran tersebut merupakan paparan resmi Kapolri di hadapan Komisi III DPR, bukan putusan pengadilan. Para tersangka tetap berstatus diduga hingga ada pembuktian di persidangan, dan artikel ini tidak memuat bantahan atau tanggapan dari Listyo Sigit.
Transparansi Jadi Kunci
Agung menegaskan persepsi publik tidak bisa diubah seketika atau dengan memaksakan narasi. Satu-satunya cara Polri menjawab keraguan publik, menurutnya, adalah profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas di setiap tahap pembuktian. Persepsi masyarakat akan berubah perlahan seiring kinerja aparat dalam menangani perkara ini.
