Karier Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution di Kepolisian Republik Indonesia berakhir setelah sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pada Selasa, 10 November 2026.
Putusan itu dibacakan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Profam Polri, Jakarta. Selain pemecatan, majelis sidang juga menyatakan perbuatan Ahrie sebagai perbuatan tercela.
Ahrie dijerat atas dugaan penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Kabag Mon) Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga menyalahgunakan akses terhadap perangkat teknologi informasi milik Polri untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur yang sah.
Majelis menjerat Ahrie dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Sidang Maraton hingga Malam Hari
Sidang etik Ahrie berlangsung maraton sejak pukul 09.00 WIB hingga berakhir sekitar pukul 20.10 WIB pada Selasa, 10 November 2026, yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Sidang dipimpin Komjen Pol Ahmad Dofiri sebagai ketua komisi, dengan Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai wakil ketua serta tiga anggota majelis lainnya.
Menanggapi putusan tersebut, Ahrie menyatakan akan mengajukan banding. Hak banding itu akan diperiksa oleh komisi pada tingkat banding sesuai mekanisme yang berlaku di internal Polri.
Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka
Kasus ini sebelumnya berkembang setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempatnya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah itu berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, dengan sasaran antara lain Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan para pengusaha.
Sementara proses etik terhadap Ahrie sudah diputus, penyidikan pidana terkait dugaan akses ilegal, penyadapan ilegal, hingga perusakan data elektronik tetap berjalan di Bareskrim Polri. Putusan banding nantinya akan menentukan apakah sanksi PTDH terhadap Ahrie berkekuatan tetap atau berubah.
