Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bagi enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Permohonan itu kini masih dalam tahap penelaahan oleh LPSK.
Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, membenarkan telah menerima berkas permohonan perlindungan dari pihak kepolisian. Ia menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi pada Minggu, 8 November 2026. "Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih lakukan penelaahan," ujar Susilaningtias.
LPSK masih merahasiakan identitas maupun latar belakang keenam saksi tersebut. Lembaga itu juga belum memberikan kepastian mengenai berapa lama proses penelaahan akan berlangsung dan skema perlindungan seperti apa yang akan diputuskan.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Prabowo dan sejumlah pihak lainnya yang disebut berlangsung sejak 2025. Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik tersebut.
Empat perwira tinggi jadi tersangka
Keempat tersangka itu adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi. Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026.
Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Irjen Ahrie Sonta Nasution menyatakan kesediaannya mengikuti seluruh tahapan penyidikan. Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin membantah kabar penangkapan dua mantan Kapolri dalam perkara ini pada Minggu, 8 November 2026.
Seiring dengan pengajuan perlindungan saksi, Komisi III DPR RI mengagendakan rapat kerja khusus bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada pekan depan. Rapat itu dijadwalkan membahas perkembangan penyidikan kasus tersebut secara mendalam.
Sejumlah laporan juga menyebut wacana pendalaman unsur makar mulai menjadi fokus dalam penyidikan. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Polri yang memastikan arah pendalaman tersebut, sehingga perkembangannya masih perlu menunggu keterangan resmi penyidik.
