Istilah "Geng Solo" kembali ramai diperbincangkan publik. Julukan ini bukan nama organisasi resmi, melainkan sebutan informal untuk orang-orang yang dianggap dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo.
Nama Solo melekat karena kota itu adalah tanah asal Jokowi. Ia pernah memimpin Solo sebagai wali kota pada 2005–2012, sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012–2014 dan kemudian Presiden ke-7 Republik Indonesia pada 2014–2024. Kedekatan historis dengan Solo itulah yang membuat lingkaran orang-orang yang dipandang loyal kepadanya dijuluki demikian oleh publik.
Penting dipahami sejak awal: tidak ada daftar anggota resmi "Geng Solo". Istilah ini hidup di ruang perbincangan warganet dan media sosial, bukan dalam dokumen atau struktur organisasi mana pun. Karena itu, menyebut seseorang sebagai bagian darinya tidak lebih dari persepsi yang beredar, bukan fakta yang terverifikasi.
Mengapa Istilah Ini Muncul Lagi?
Belakangan, istilah tersebut kembali disebut-sebut seiring beredarnya perbincangan tentang dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perbincangan yang beredar, tiga perwira tinggi Polri disebut-sebut namanya: Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Bahkan beredar kabar yang menyebutkan ketiganya berstatus tersangka dan ditahan di Divpropam.
Namun kabar tersebut harus disikapi hati-hati. Hingga kini, perbincangan itu tidak disertai pernyataan resmi kepolisian, dokumen perkara, atau penjelasan narasumber yang bisa diverifikasi. Kaitan antara julukan "Geng Solo" dan dugaan penyadapan pun belum terbukti—keduanya baru sebatas berdampingan dalam wacana publik.
Jejak Karier yang Membuat Nama-Nama Itu Dikaitkan
Kedekatan Listyo Sigit Prabowo dengan Solo memang punya dasar historis: ia pernah menjabat Kapolres Solo pada 2011 dan kemudian menjadi ajudan Presiden Jokowi. Dari riwayat itulah publik menarik garis julukan kepadanya.
Ahrie Sonta Nasution sendiri pernah bertugas di Jawa Timur sebagai Kasatlantas Polres Sidoarjo. Kariernya berlanjut ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok pada 2020, Sespri Kapolri pada 2021, ajudan Presiden Prabowo, hingga Kadivkum Polri pada 2026.
Adapun Eko Hadi Santoso dikenal sebagai ahli reserse narkoba. Ia pernah menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok pada 2018, Dirtipid Narkoba Bareskrim pada 2025, dan Widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri pada 2026.
Munculnya kembali istilah "Geng Solo" menunjukkan betapa cepat julukan politik beredar di era media sosial. Publik sebaiknya memisahkan mana istilah yang sekadar perbincangan dan mana fakta yang sudah dikonfirmasi otoritas berwenang.
Fenomena julukan semacam ini sebenarnya bukan hal baru dalam politik Indonesia. Setiap era melahirkan label-label populer untuk menggambarkan lingkaran kekuasaan, dan label itu sering kali lebih kuat menempel di ingatan publik ketimbang fakta administratif. Bedanya, di era media sosial, julukan menyebar jauh lebih cepat dan mudah bercampur dengan kabar lain yang kebetulan muncul bersamaan—seperti perbincangan dugaan penyadapan kali ini. Di sinilah pentingnya sikap kritis: menanyakan dari mana sebuah kabar berasal, siapa yang menyatakannya secara resmi, dan apakah ada dokumen pendukungnya. Untuk dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, hingga kini belum ada keterangan resmi yang dapat dirujuk publik. Maka posisi paling aman bagi masyarakat adalah memperlakukan kaitan antara "Geng Solo" dan isu tersebut sebagai perbincangan yang belum teruji, sambil menunggu kejelasan dari pihak berwenang.
