Media sosial diramaikan kabar seorang menteri berinisial TK ditahan polisi terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kabar itu dibantah tegas oleh Kabareskrim Polri.
Rumor tersebut beredar pada Minggu, 8 November 2026, dan ramai dibagikan ulang di Threads serta Instagram. Salah satu unggahan yang terdokumentasi berasal dari akun Instagram @kritikkerass, yang menuliskan informasi adanya menteri yang ditahan pada malam itu karena diduga terlibat penyadapan terhadap Presiden Prabowo, dengan inisial TK.
Sebagian warganet kemudian mengaitkan inisial TK dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Tito diketahui pernah menjabat Kapolri pada 2016-2019, lalu menjadi Mendagri sejak Oktober 2019 dan kembali dipercaya masuk Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo.
Kabareskrim: Tidak Benar
Namun, pengaitan inisial oleh warganet bukan berarti Tito Karnavian terlibat. Inisial yang beredar di media sosial bukanlah informasi resmi mengenai identitas tersangka maupun terperiksa dalam kasus ini. Hingga 8 November 2026, tidak ada pengumuman resmi yang menyebut Tito Karnavian atau mantan Kapolri Idham Azis sebagai tersangka atau ditahan.
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, secara terbuka membantah kabar penangkapan dua mantan Kapolri, Tito Karnavian dan Idham Azis, dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. "Tidak benar," kata Asep kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 8 November 2026.
Penyidikan Masih Berjalan
Di sisi lain, penyidikan dugaan penyadapan ilegal memang sedang berjalan di Bareskrim Polri. Menurut keterangan Bareskrim yang dikutip dalam pemberitaan, empat tersangka telah ditetapkan secara bertahap pada 3 dan 5 November 2026, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga dari empat tersangka disebut ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok, sementara satu orang tidak ditahan karena masalah kesehatan pascastroke. Fokus penyidikan diarahkan pada dugaan penyadapan tanpa prosedur semestinya serta penghapusan data elektronik.
Dengan bantahan resmi tersebut, kabar penahanan menteri berinisial TK sejauh ini berstatus rumor yang tidak terkonfirmasi. Publik diimbau menunggu keterangan resmi kepolisian dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya.
