Banyak yang belum tahu: jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah berganti. Kapolri saat ini adalah Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026.
Suyudi Ario Seto menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang memimpin Polri sejak Januari 2021 dan mengakhiri masa jabatannya pada 1 Oktober 2026 setelah hampir enam tahun menjabat. Setelah lengser dari Kapolri, Listyo sempat menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Pergantian pucuk pimpinan ini menjadi salah satu alasan kata kunci "kepala kepolisian negara republik indonesia" ramai dicari hari ini, selain perkara hukum besar yang tengah berjalan di tubuh Polri.
Mantan Kapolri Berstatus Tersangka, Praduga Tak Bersalah Berlaku
Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, yang diumumkan sekitar 3 November 2026. Tersangka keempat, Irjen Slamet Uliandi, ditetapkan menyusul pada 5 November 2026. Keempatnya baru berstatus tersangka, belum ada putusan pengadilan, sehingga asas praduga tak bersalah tetap berlaku.
Menurut keterangan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, dugaan perbuatannya adalah penyadapan tanpa prosedur melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) terhadap sejumlah nomor, yang diduga berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026. Para tersangka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 UU No 1 Tahun 2023 serta pasal dalam UU ITE, dengan ancaman hukuman maksimal hingga 10 tahun penjara. Presiden Prabowo kemudian memberhentikan Listyo dari jabatan Kepala KSP pada 4 November 2026.
Kapolri: Murni Penegakan Hukum
Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan penanganan perkara ini "murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun", dalam keterangan pers di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis 5 November 2026. Pada Selasa 10 November 2026, sebagaimana dikutip Antara, ia kembali menyatakan akan menindak siapa pun pelakunya.
Divisi Propam Polri juga mulai menggelar sidang kode etik terhadap para tersangka secara bertahap sejak Selasa 10 November 2026, dimulai dari Ahrie Sonta.
Perhatian publik berikutnya tertuju ke Senayan: Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis 12 November 2026 — besok — untuk membahas perkara penyadapan ini. Agenda itulah yang menjadi pemicu terkuat lonjakan pencarian soal Kapolri hari ini.
