Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan peran masing-masing tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjadikan Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu targetnya. Pemaparan itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR pada Kamis, 12 November 2026.
Perlu ditegaskan, seluruh nama yang disebut dalam kasus ini masih berstatus tersangka. Artinya, peran-peran yang dipaparkan masih merupakan dugaan dan setiap pihak berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Listyo Sigit Prabowo Diduga Beri Perintah
Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo diduga memerintahkan penyadapan sekaligus menentukan siapa saja targetnya. Instruksi tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada Ahrie Sonta.
Dalam konstruksi dugaan itu, Listyo juga disebut sebagai end user, yakni pihak yang menjadi penerima akhir dari hasil penyadapan yang dilakukan.
Peran Slamet Uliandi dan Eko Hadi Santoso
Mantan Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi diduga menyetujui pelaksanaan penyadapan. Ia juga diduga meneruskan laporan harian serta laporan analisis hasil sadapan dari Kabagmon kepada Listyo.
Sementara itu, Irjen Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah penentuan target tertentu dari Slamet yang berasal dari Listyo. Perintah itu diduga disetujuinya melalui WhatsApp tanpa disertai surat permintaan dari penyidik.
Ahrie Sonta dan Dugaan Penghapusan Data
Mantan Pelaksana Tugas Kabagmon Ahrie Sonta diduga meneruskan perintah penyadapan kepada para operator pelaksana. Ia juga diduga melaporkan hasil sadapan langsung kepada Listyo.
Tak hanya itu, Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan. Ia juga diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang berisi perintah-perintah penyadapan tersebut.
Pemaparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR ini menjadi babak baru pengungkapan kasus yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri tersebut. Publik kini menanti proses hukum lebih lanjut atas dugaan penyadapan ilegal itu.
Menyentuh Pucuk Pimpinan Polri
Perkara ini terasa luar biasa karena dugaan alur perintahnya disebut menjalar dari pucuk pimpinan kepolisian hingga level operator. Nama seorang mantan Kapolri berada di satu ujung rantai, sementara pelaksana teknis berada di ujung lainnya, dengan perwira-perwira menengah menjadi penghubung di antaranya.
Forum Komisi III DPR yang membidangi hukum menjadi panggung pertama pengungkapan resmi konstruksi dugaan tersebut. Dari forum itu pula publik memperoleh gambaran paling utuh sejauh ini mengenai bagaimana penyadapan terhadap kepala negara diduga dijalankan, sebelum nantinya diuji dalam proses peradilan.
