Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI menyisakan satu pertanyaan besar: fasilitas apa saja yang tetap ia terima setelah melepas jabatan? Jawabannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.
Undang-undang tersebut mengatur hak keuangan dan administratif Presiden dan Wakil Presiden serta para mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden. Hak-hak itu berlaku bagi mantan Wapres yang berhenti dengan hormat.
Dalam penjelasan undang-undang itu pula, seorang Wapres yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri diperlakukan sebagai berhenti dengan hormat. Dengan dasar ini, deretan hak berikut melekat pada mantan Wapres, termasuk Gibran.
Pensiun Pokok 100 Persen
Mengacu Pasal 6 UU 7 Tahun 1978, mantan Wapres berhak atas pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterimanya semasa menjabat.
Kemudian Pasal 7 mengatur hak atas tunjangan-tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri sipil. Dalam pasal yang sama juga diatur tanggungan biaya air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wapres beserta keluarganya.
Rumah, Kendaraan, dan Staf
Selanjutnya, Pasal 8 memberikan hak berupa rumah kediaman yang layak berikut perlengkapannya. Mantan Wapres juga berhak atas kendaraan negara lengkap dengan pengemudinya.
Adapun Pasal 11 menjamin mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden untuk dibantu staf yang berasal dari kalangan pegawai negeri sipil.
Seluruh hak tersebut, sebagaimana diatur Pasal 9, mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat. Meski persentase dan jenis fasilitasnya diatur jelas, undang-undang tidak menyebutkan besaran nominal rupiah pensiun yang diterima, sehingga angka pastinya bergantung pada gaji pokok terakhir sang pejabat.
Jaminan bagi Mantan Pejabat Negara
Rangkaian hak ini pada dasarnya merupakan jaminan negara bagi pejabat tertinggi yang telah menyelesaikan masa baktinya. Negara memastikan mantan Presiden dan Wakil Presiden tetap hidup layak, terlayani kesehatannya, dan memiliki dukungan staf setelah tidak lagi memegang kekuasaan.
Ketentuan yang sama berlaku bagi setiap mantan Wapres tanpa membedakan cara berakhirnya masa jabatan, selama pemberhentiannya berstatus dengan hormat. Karena itulah, pengunduran diri Gibran atas permintaan sendiri tidak serta-merta memutus hak-hak purnatugas yang telah dijamin undang-undang sejak 1978 tersebut.
Dengan landasan hukum yang telah berlaku sejak 1978 itu, perbincangan mengenai fasilitas Gibran setelah mundur pada dasarnya tinggal menyesuaikan pada rincian pasal-pasal yang telah lama tersedia dan berlaku bagi seluruh mantan Presiden dan Wakil Presiden.
