Surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka disampaikan ke MPR pada Rabu, 12 November 2026 pukul 11.00 WIB, hanya beberapa jam sebelum rapat paripurna DPR membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat yang bisa berujung pemakzulan.
Peristiwa ini bermula dari pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026. Sehari berselang, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyebut Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan Gibran tidak punya pilihan selain meninggalkan jabatan wakil presiden, karena putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bersifat final. Gibran sendiri disebut sempat diminta Prabowo untuk tetap berjuang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan pihaknya telah menerima surat dari Presiden terkait Gibran yang berisi permintaan agenda MPR. Ia meminta publik menghormati proses yang sedang berjalan.
8 Perbedaan Hak Menurut UU Nomor 7 Tahun 1978
Di tengah proses itu, publik ramai membandingkan hak yang diterima seorang wakil presiden apabila berhenti karena mengundurkan diri dan apabila diberhentikan melalui pemakzulan. Merujuk UU Nomor 7 Tahun 1978, setidaknya ada delapan poin yang disebut berbeda.
Pertama, uang pensiun. Wapres yang mundur disebut tetap menerima uang pensiun, sedangkan yang dimakzulkan disebut tidak menerimanya. Kedua, tunjangan janda: istri yang ditinggalkan tetap mendapatkan tunjangan bila sang Wapres mundur, tetapi tidak ada tunjangan bila ia dimakzulkan.
Ketiga, rumah negara. Mantan Wapres yang mundur disebut boleh menempati rumah yang pemeliharaannya ditanggung negara, sementara jalur pemakzulan disebut tidak menyediakan fasilitas itu. Keempat, kendaraan dinas: yang mundur memperoleh kendaraan beserta biaya operasional dari negara, sedangkan yang dimakzulkan harus mengembalikan kendaraannya.
Kelima, uang representasi disebut diterima setiap bulan seumur hidup bagi yang mundur, tetapi tidak diberikan bagi yang dimakzulkan. Keenam, tunjangan jabatan juga disebut tetap diterima pada jalur mundur dan tidak diterima pada jalur makzul.
Ketujuh, pemakaman. Bila mantan pejabat wafat, keluarga dari Wapres yang mundur disebut berhak atas pemakaman dengan upacara, sedangkan yang dimakzulkan disebut tanpa upacara. Kedelapan, perawatan kesehatan bagi mantan pejabat dan keluarganya disebut ditanggung negara setiap bulan pada jalur mundur, tetapi tidak disediakan pada jalur pemakzulan.
Mahfud MD Membantah
Namun, pandangan tersebut dibantah pakar hukum tata negara Mahfud MD. Ia tidak sepakat dengan poin pertama hingga kelima yang menyangkut uang pensiun dan hak-hak keuangan terkait.
Menurut Mahfud, peraturan perundang-undangan tidak mengatur pencabutan hak pensiun presiden atau wakil presiden yang diberhentikan di tengah masa jabatan. Dengan kata lain, menurutnya tidak ada perbedaan hak pensiun maupun fasilitas negara antara berhenti karena mengundurkan diri dan berhenti karena dimakzulkan.
Adapun bila kursi Wapres benar-benar kosong, mekanisme pengisiannya mengikuti UU Pemilu 2017. Sementara itu, Pasal 7C UUD 1945 menegaskan presiden pengganti antarwaktu harus berasal dari wakil presiden.
