Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan, MPR belum menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, DPR dijadwalkan membacakan usulan tersebut dalam rapat paripurna hari ini, Kamis, 12 November 2026.
Penegasan itu disampaikan Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026. Ia menekankan bahwa proses HMP saat ini masih sepenuhnya berada di DPR dan belum sampai ke MPR.
"MPR itu sudah dibilang itu di paling ujung. MPR tuh kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung," kata Bambang Pacul, seperti dikutip sejumlah media. Saat ditanya apakah pimpinan MPR sudah menerima surat dari DPR terkait HMP, Bambang memastikan belum ada surat resmi yang masuk. "Ya belum ada lah. Bola-nya belum sampai sana," ujarnya.
Usulan HMP dibacakan di paripurna hari ini
Usulan HMP itu sendiri sudah diterima pimpinan DPR. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan tersebut, dan pembacaannya dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan, Fraksi PKS menjadi penyumbang penandatangan terbanyak dengan 28 anggota. Disusul NasDem 19 orang, PKB dan Demokrat masing-masing 18 orang, PDIP 14 orang, serta Golkar dan Gerindra masing-masing 11 orang. Fraksi PAN diwakili satu orang.
Bambang Pacul juga menegaskan bahwa langkah Fraksi PDIP mengajukan HMP merupakan keputusan organisasi, bukan manuver perseorangan. "Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh. Clear," katanya.
Mekanisme HMP dan pemakzulan
HMP kerap disebut sebagai pintu menuju pemakzulan, namun HMP itu sendiri bukan putusan pemakzulan. HMP adalah pernyataan sikap DPR yang menjadi tahapan awal dari proses konstitusional yang panjang, dengan MPR sebagai lembaga terakhir yang memutuskan berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 7B UUD 1945.
Polemik ini berpangkal pada putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara tamat SMA, serta putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.
Soal rencana kubu Gibran menempuh gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazah, Bambang memilih tidak berkomentar. "Aduh, itu namanya nanti aku membuat pendapat subjektif yang sifatnya pasti spekulatif," ujarnya. Publik kini menanti hasil pembacaan usulan HMP dalam rapat paripurna DPR hari ini.
